TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program pembagian makan siang dan susu gratis yang menjadi program prioritas pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, bakal menghabiskan anggaran besar untuk merealisasikannya.

Program tersebut juga menjadi sorotan. 

Bahkan ada tudingan, janji kampanye itu hanya sebuah prank.

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid membantah program makan siang dan susu gratis itu dilaksanakan secara bertahap.

Nantinya, kata Nusron, program itu baru bakal dirasakan secara menyeluruh kepada anak-anak sekolah pada 2029.

Targetnya pada 5 tahun ke depan ada 82,9 juta anak yang menerima makan siang dan susu gratis.

"Pelaksanaan makan siang dan susu gratis itu dilaksanakan secara bertahap, dan akan mengvover semua anak Indonesia sebanyak 82,9 juta itu tahun 2029," kata Nusron saat dikonfirmasi, Jumat (16/2/2024).

Nusron juga membantah bahwa Prabowo-Gibran tidak terbuka soal janji makan siang dan susu gratis itu baru terealisasi pada 2029.

Sebab sejak awal, pihaknya mengklaim sudah menyuarakan hal itu selama kampanye.

"Sejak awal memang sudah kami sampaikan akan dilaksanakan secara bertahap," tukasnya.

Sementara itu, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono meluruskan isu yang menyebutkan bahwa program makan siang gratis Prabowo Gibran baru terlaksana pada tahun 2029. 

Budisatrio menegaskan bahwa isu tersebut adalah misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang dan menekankan bahwa program makan siang gratis segera dimulai setelah Prabowo Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. 

“Isu yang menyebutkan program makan siang dan susu gratis baru dijalankan pada 2029 itu tidak benar. Program ini adalah program utama Prabowo Gibran dan langsung akan dijalankan setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.” kata Budisatrio Djiwandono, Jumat (16/2/2024).

Baca juga: Eddy Soeparno TKN Luruskan Kabar Program Makan Siang dan Susu Gratis Bakal Pangkas Subsidi BBM

Dirinya menjelaskan asal mula misinformasi ini berkembang, sehingga menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. 

“Pernyataan saya di awal bulan Desember dipotong dan dihilangkan konteksnya, seolah-olah saya menyatakan bahwa Program Makan Siang dan Susu Gratis baru terlaksana pada 2029. Padahal yang benar adalah, program makan siang gratis baru mencapai target maksimalnya menjangkau 82,9 juta anak pada 2029.” tuturnya. 

Budisatrio lalu menjelaskan detail program makan siang dan susu gratis yang dihilangkan konteksnya tersebut. 

“Ada misinformasi terkait proses. Yang benar adalah program ini tetap akan berjalan sejak awal Prabowo Gibran dilantik, namun dilaksanakan secara bertahap, dan dengan skala prioritas. Jadi tidak langsung 82,9 juta anak langsung mendapatkan program ini pada tahun 2025. Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama.” jelasnya. 

“Lalu di tahun-tahun berikutnya, 2026, 2027, dan seterusnya jumlahnya akan terus ditambah. Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima Program Makan Siang dan Susu Gratis pada Tahun 2029. Nah, pernyataan saya di bagian ini yang dipotong dan dihilangkan," lanjutnya. 

Lebih lanjut, Budisatrio juga menjelaskan bahwa pihak TKN sudah memantau misinformasi ini sengaja disebarkan pada saat masa tenang yang lalu. 

“Kami menduga ini bagian dari misinformasi yang sengaja disebarkan di masa tenang kampanye lalu. Padahal pernyataan saya yang dipotong tersebut adalah pernyataan di tanggal 4 Desember. Lalu dimunculkan kembali tanggal 13 Februari, lebih dari dua bulan kemudian.” jelasnya.

“TKN pada masa tenang tidak merespon karena kami sangat menghargai masa tenang. Namun karena sampai sekarang masih beredar, akhirnya kita putuskan untuk melakukan klarifikasi," ujarnya.

Subsidi BBM dipotong untuk penuhi janji kampanye?

Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno meluruskan kabar bahwa program makan siang dan susu gratis nantinya akan memangkas subsidi BBM.

Dia membantah pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

Eddy menjelaskan, dirinya hanya berharap adanya efisiensi penyaluran subsidi di bidang energi. Dia bilang, ada sejumlah sektor energi yang harus diefisiensikan.

"Itu bukan pemangkasan BBM. Saya nggak pernah bilang pemangkasan BBM, gitu. Yang saya katakan adalah kita lakukan efisiensi di bidang penyaluran subsidi energi. Subsidi energi bukan subsidi BBM dan kita bukan pemangkasan, adalah efisiensi. Gitu yang saya katakan," kata Eddy kepada awak media, Jumat (16/2/2024).

Dijelaskan Eddy, subsidi energi negara pada tahun 2023 mencapai angka fantastis atau sebesar Rp 500 triliun. Sementara pada tahun 2024, subsidi energi diproyeksikan bakal menghabiskan dana Rp350 triliun.

Menurutnya, subsidi energi terbesar yang diberikan negara berasal dari subsidi petralite dan gas LPG 3 Kg. Sayangnya, kata Eddy, kedua sektor tersebut justru banyak dinikmati oleh masyarakat mampu.

"Porsi terbesar dari subsidi energi itu adalah subsidi untuk pertalite dan elpiji 3 kg. Tetapi yang menikmati pertalite dan elpiji 3 kg 80 persennya itu masyarakat mampu. Jadi artinya kita memberikan subsidi begitu besar kepada mereka yang justru kaya yang mampu," kata Eddy.

Oleh karena itu, kata Eddy, subsidi energi harus segera dilakukan efisiensi. Caranya, data penerima subsidi energi harus disempurnakan oleh pemerintah.

"Caranya gimana? pertama data penerima subsidi energi itu harus kita sempurnakan. Jadi yang berhak itu siapa? misalnya saja, kaum miskin. Kedua yayasan, yayasan di bidang kemanusiaan. Ketiga misalnya UMKM. Itu berhak," katanya.

Lebih lanjut, Sekjen PAN itu pun menyampaikan pemerintah juga nantinya bakal membuat aturan yang lebih ketat lagi. Khususnya, bagi penerima manfaar petralite maupun gas LPG 3 Kg.

"Sekarang ini kan enggak ada aturannya. Jadi orang boleh beli pertalite siapa aja boleh beli LPG 3 Kg siapa aja boleh. Jadi yang harus kita lakukan penguatan di bidang aturan hukumnya. Di situ nanti kemudian dalam aturan hukumnya itu dibuat kriteria yang berhak menerima subsidi energi itu siapa, dan buat sanksi, sanksi bagi yang tetap membeli energi bersubsidi atau sanksi bagi orang yang menjual energi subsidi itu kepada umum," katanya.

Dengan cara itu, Eddy pun meyakini kebutuhan subsidi energi bakal mengurang drastis. Dengan begitu, nantinya juga negara bisa lebih berhemat APBN.

"Kalau subsidi energi kebutuhan berkurang, artinya itu merupakan penghematan APBN, yang mana kemudian penghematan kan bisa dipakai untuk membiayai program yang lain. Itu maksud saya. bukan memangkas subsidi BBM untuk makan siang gratis," pungkasnya.

Efisiensi subsidi

Ucapan Eddy Soeparno soal efisiensi subsidi bukan pertama kali diungkapkan.

Dikutip dari Kontan.co.id, Eddy pernah menyebutkan demi meningkatkan penerimaan negara untuk menekan tambahan utang baru, Prabowo-Gibran juga akan melakukan penghematan subsidi.

Menurutnya, jika Prabowo-Gibran terpilih maka subsidi akan diefisiensikan untuk lebih tepat sasaran. Misalnya saja subsidi BBM jenis Pertalite, serta subsidi tabung gas LPG 3 kg.

“Banyak subsidi yang diberikan ke masyarakat tetapi tidak tepat sasaran. Misalnya Pertalite ini subsidinya tidak kecil Rp 73 triliun. Rp 93 triliun untuk LPG 3kg. Ini 80 persen yang menikmati masyarakat mampu,” tutur Eddy dalam acara Adu Strategi Kelola Utang Penerus Jokowi, Rabu (10/1/2024).

Eddy menyampaikan terdapat banyak cara yang bisa dilakukan agar penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran.

Jika hal ini bisa dilakukan maka anggaran yang dikeluarkan pemerintah bisa lebih minim, sehingga pada muaranya utang pemerintah pun akan menurun.

Baca juga: Klarifikasi, TKN Sebut Prabowo Belum Punya Keputusan soal Pangkas Subsidi BBM jika Jadi Presiden

Selain melakukan efisiensi subsidi, pihaknya juga akan melakukan penghematan anggaran di berbagai sektor.

Sementara itu, untuk meningkatkan penerimaan negara, rasio pajak Indonesia dari yang saat ini di level 10,4% akan dinaikan setidaknya 0,6% hingga 0,8% per tahun. Caranya adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.

“Kalau kita mengikuti aturan yang ada sekarang saja dan kita tekun untuk ekstensifikasi dan intensifikasi kita bisa menaikkan tax ratio kurang lebih 0,6%-0,8% per tahun,” kata Eddy.

Apakah subsidi BBM dan LPG bakal dipotong jika Prabowo-Gibran terpilih? (*)