Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng memberi isyarat bahwa partainya tak akan setuju terhadap usulan hak angket DPR terkait penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal itu lantaran Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Joko Widodo, usai ketua umumnya dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Dan kalau kecurangan, itu yang mana kecurangan? Kami sekarang, Demokrat adalah bagian dari pemerintahan," kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng saat menghadiri Serah-Terima Jabatan Menteri ATR/ BPN, Rabu (21/2/2024).

Baca juga: Golkar Nilai Wacana Hak Angket Kecurangan Pemilu Masih Terlalu Dini

Terkait kecurangan, Andi menilai hal tersebut tidak ada.

Terlebih saat ini hasil resmi Pemilu belum diumumkan KPU, melainkan baru dari quick count atau hitung cepat.

Dia pun menyinggung pihak yang dulunya mempercayai hasil quick count, namun kini berkoar-koar sebaliknya.

"Apanya? Yang bilang mau ada kecurangan apa segala macam. Saya ingat dulu, ada dulu yang liat quick count langsung percaya, sekarang tidak percaya hahaha," katanya sembari berlalu meninggalkan awak media.

Baca juga: Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu, Ganjar Dorong Digulirkannya Hak Angket

Sebagai informasi, per hari ini, Rabu (21/2/2024) AHY dilantik sebagai Menteri ATR/ BPN.

Dengan demikian, Demokrat telah menjadi bagian dari pemerintahan setelah hampir 10 tahun lamanya.

Menjadi bagian dari pemerintahan diklaim Andi merupakan di luar ekspektasi Demokrat.

Sebab proses dari oposisi menjadi koalisi diakuinya terjadi dalam waktu singkat.

"Baru Senin malam ditelpon Mas Pratikno lalu kemudian Selasa pagi bertemu pak Jokowi, hari ini pelantikan," katanya.

Menurut Andi, pada awalnya Demokrat hanya berencana menjadi koalisi pemerintahan periode 2024-2029 yang ditargetkan akan dipimpin Prabowo Subianto.

AHY pun dipersiapkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan pada periode tersebut.

"Nanti kalau Pak Prabowo sudah dilantik itu Koalisi indonesia Maju. Ini kan sebenarnya pikiran kita Mas AHY 2024-2029 sebenarnya. Tapi kemudian ada situasi kekosongan hingga Presiden Jokowi menawarkan," ujar Andi.

Ke depannya, Andi menegaskan bahwa Demokrat bakal konsisten dengan posisi barunya sebagai koalisi pemerintahan.

Artinya, partai tersebut akan mendukung segala kebijakan yang pro pemerintah.

"Kami konsisiten. Kalau kami di luar pemerintahan, ya kami oposisi. Kalau kami di dalam pemerintahan ya kami konsisiten menjadi bagian dalam pemerintahan," katanya.

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjadi yang pertama kali mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.

Baca juga: Maksud Jokowi Lantik AHY Jadi Menteri ATR, Pengamat: Lawan Megawati, Gagalkan Hak Angket Ganjar

Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2/2024).

Calon Presiden nomor urut 01 Anies Baswedan pun menyambut baik wacana tersebut. 

Anies meyakini partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, PKB dan PKS akan siap mendukung hak angket itu.

"Ketika kita mendengar akan melakukan kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar," kata Anies di Posko Tim Hukum AMIN, di Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

"Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, partai PKB, partai PKS akan siap untuk bersama-sama," lanjut Anies.

Ganjar Dorong Digulirkannya Hak Angket

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo setuju dan mendorong adanya hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Ganjar juga mendorong DPR untuk segera melakukan pemanggilan terhadap penyelenggara Pemilu.

Politikus berambut putih itu mengatakan bahwa sehari setelah pencoblosan, pihaknya bersama partai pengusung langsung melakukan evaluasi.

“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali, jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan jawabannya iya,” ceritanya kepada awak media di Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Menyikapi hal itu, maka perlu dilakukan pengawasan. Pertama, dengan cara meminta klarifikasi kepada penyelenggara Pemilu, atau kedua lewat jalur partai politik.

“Maka kalau ingin melihat, membuktikan dan mengetahui hak angket paling bagus karena menyelidiki. Di bawahnya, interpelasi,” katanya.

Untuk itu, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu mendorong DPR untuk mengambil sikap dengan memanggil penyelengara Pemilu.

“Minimum sebenarnya komisi II memanggil penyelenggara Pemilu, apa yang terjadi. IT-nya, kejadian tiap TPS kok melebihi 300 ini kan anomali, masak diam saja. Mestinya DPR segera ambil sikap undang penyelenggara Pemilu, undang masyarakat. Sehingga mereka bisa menyampaikan. Dan problem ini bisa dibawa ke zona netral dan masyarakat bisa tahu,” ujarnya.