Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku belum berkomunikasi dengan pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Hal ini terkait usulan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

"Saya belum berkomunikasi secara pribadi," kata Ganjar saat ditemui di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Ganjar juga merespons tiga partai pengusung AMIN yakni NasDem, PKB, dan PKS yang mendukung usulannya terkait hak angket.

Ganjar mengatakan hak angket merupakan langkah yang tepat untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu.

"Ya kalau saya sebenarnya simpel aja, (hak) angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi Pemilunya seperti ini," tuturnya.

Menurutnya usulan hak angket muncul karena adanya berbagai kejanggalan Pemilu 2024 termasuk Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

"Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura, sementara KPU mengatakan 'enggak kok di tempat kita'," ujar Ganjar.

Selain itu, Ganjar menekankan bahwa hak angket juga untuk menyelidiki dugaan aparat yang melakukan intimidasi.

"Terus kemudian kedua bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya," ucapnya.

Sehingga, kata dia, persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui hak angket yang dilakukan DPR.

"Kan yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini ya sudah penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair," ungkap Ganjar.

Karenanya, Ganjar menambahkan penggunaan angket merupakan langkah yang tepat dan konsitusional.