Menurutnya, DPR dapat memanggil pejabat negara yang mengetahui dugaan kecurangan tersebut, termasuk meminta pertanggung jawaban KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu. Sebab, kecurangan dalam Pilpres 2024 tak boleh didiamkan.

Ganjar menyadari suara partai pengusungnya tak cukup di DPR. Oleh karena itu, ia berharap dukungan dari partai politik pengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk mengajukan hak angket dan interpelasi.

Dia menjelaskan, dengan keterlibatan Partai NasDem, PKS, PKB, serta PDI Perjuangan dan PPP, maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.

Tiga Parpol di Koalisi Perubahan Tunggu Sikap PDIP Terkait Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Tiga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, yakni Partai NasDem, PKS dan PKB, menunggu aksi PDIP terkait digulirkannya hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Demikian disampaikan Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim, di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024).

Turut hadir dalam konferensi pers itu Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi dan Sekjen PKB Hasanuddin Wahid.

"Saya tegaskan sikap kita, kami utuh tiga partai akan berada bersama PDIP dan kita menunggu action PDIP sebagai inisiator," kata Hermawi.

Untuk diketahui, wacana hak angket itu digulirkan oleh caprea 03 Ganjar Pranowo, yang notabene merupakan kader PDIP.

"Yang menginisiasi ini bukan sembarang orang, Ganjar, kader terbaik, capres partai terbesar di Indonesia. Jadi kita anggap ini serius," ujar Hermawi.

Hermawi menambahkan, pihaknya bersama PKB dan PKS siap mendukung PDIP mengajukan hak angket.

Jika diperlukan, NasDem, PKB dan PKS akan mempersiapkan data terkait bukti kecurangan pemilu 2024.

"Kita mempersiapkan diri. Tadi tim kami sudah mempersiapkan data. Kalau ada apa-apa, nanti kita tinggal suplai. kalau perlu tim, kita kirim tim juga, tapi kita tunggu langkah selanjutnya," pungkas Hermawi.