Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Puluhan massa aksi yang mengatasnamakan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi melaksanakan ibadah Salat Zuhur berjamaah di depan Gedung DPR/MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pelaksanan ibadah salat Zuhur berjamaah itu dilaksanakan di sela mereka menggelar aksi dalam menolak proses pemilu yang dinilainya curang.

Baca juga: Demokrat Pertanyakan Usulan Hak Angket: Kalau Pemilu Brutal, Brutalnya di Mana? 

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com di lokasi, mereka menggelar salat Zuhur karena adanya arahan dari orator di atas mobil komando.

"Bagi yang muslim ayok ambil wudhu, kita salat kita berdoa untuk demokrasi negara ini, buat ibu-ibu yang sedang hadas, gapapa duduk aja," kata orator tersebut.

Tak berselang lama, terdengar suara adzan berkumandang dari pengeras suara yang terpasang di mobil truck tersebut.

Baca juga: Fraksi PDIP, PKS dan PKB Kompak Suarakan Hak Angket saat Rapat Paripurna

Setelahnya, massa aksi terlihat menyusun banner, spanduk hingga tikar yang dibawa untuk dijadikan alas salat.

Secara singkat, mereka melaksanakan salat Zuhur dengan panjagaan dari aparat kepolisian yang bertugas di lokasi.

Sebagai informasi, Aksi tersebut digelar bersamaan dengan agenda rapat paripurna para anggota DPR RI dalam pembukaan masa sidang IV tahun 2023-2024.

Dalam tuntutannya, massa aksi menyayangkan terkait proses Pemilu khususnya Pilpres 2024 ini terendus kecurangan.

Massa aksi meyakini kalau apa yang terjadi dalam Pemilu 2024 ini merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Atas hal itu, mereka meminta dan mendesak DPR RI untuk melaksanakan hak angket perihal kecurangan pemilu.

"Para anggota DPR yang kami hormati, laksanakan hak angket kalian, tolak pemilu curang, rezim telah membohongi rakyat," kata seorang orator di atas mobil komando.

Tak hanya itu, setidaknya ada 15 poin yang dituntut massa aksi dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi tersebut.

Termasuk di antaranya yakni mereka menolak kenaikan sembako yang belakangan ini melejit.

"Tolak kenaikan sembako, telah merugikan rakyat," ujar orator lagi.

Baca juga: Di Tengah Rapat Paripurna DPR, Koalisi Penyelamat Demokrasi Berunjuk Rasa Tuntut Hak Angket Pemilu

Adapun 15 poin tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini adalah:

1. Makzulkan Jokowi Penjahat Demokrasi

2. Adiki Jokowi dan kroni-kroninya pengkhianat rakyat

3. Hapuskan dinasti politik

4. Adili komisioner KPU dan Bawaslu yang berkonspirasi jahat dengan penjahat demokrasi

5. Tolak hasil Quick Count menyesatkan

6. Audit forensik sistem IT KPU

7. Tolak hasil pemilu curang

8. Laksanakan hak angket DPR-MPR RI terkait pemilu curang

9. Usut tuntas grand desain pemilu curang terstruktur, sistematis dan masif

10. Diskualifikasi Paslon pilpres yang melakukan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif

11. Audit dugaan penyelewengan penggunaan APBN dan anggaran pemilu 2024

12. Tolak kelangkaan dan kenaikan harga beras

13. Tolak kenaikan harga cabai

14. Tolak kenaikan harga sembako

15. Tolak rencana kenaikan harga BBM dan kebutuhan rakyat lainnya.

Berdasarkan pantauan Tribunnews di lokasi, hingga pukul 10.54 WIB ini aksi masih digelar, sementara arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tepat depan Gedung DPR/MPR RI masih ramai lancar.

Menanggapi aksi ini Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyatakan, pihaknya menerjunkan ribuan personel.

"Dalam rangka pengamanan aksi elemen masyarakat di depan Gedung DPR/MPR RI, kami melibatkan sejumlah 3.929 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan Instansi terkait," kata Susatyo kepada awak media di lokasi.

Meski begitu, Susatyo memastikan kalau kebijakan penutupan jalan di sekitaran lokasi masih belum dilakukan.

Sebab menurut dia, pemberlakuan penutupan jalan itu dilaksanakan dengan melihat kondisi dinamika aksi nantinya.

"Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di depan DPR/MPR RI massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas yang akan mengarah ke depan Gedung DPR/MPR RI akan kami alihkan, penyekatan di Pulau Dua," tukas dia.