Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia Migrant Care mendapati sejumlah temuan saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilpres dan Pileg 2024 di Malaysia pada Minggu (10/3/2024).

Temuan tersebut beragam mulai dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) hang berkurang hingga petugas Kotak Suara Keling (KSK) yang ditolak kehadirannya oleh otoritas setempat di beberapa wilayah.

Staf Pengelolaan Pengetahuan, Data dan Publikasi Migrant Care Trisna Dwi Yuni Aresta memaparkan, dalam pemantauan tahap persiapan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Gedung World Trade Center Kuala Lumpur Malaysia, Migrant Care mendapati sejumlah temuan di lapangan.

Temuan-temuan tersebut juga dilengkapi dengan dokumentasi yang ditampilkan Trisna dalam paparannya.

Satu di antaranya adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU dalam PSU di Kuala Lumpur adalah sebanyak 62.217 orang atau hanya sekira 13 persen dari total 491.152 orang.

Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers Laporan Migrant Care Dalam Pemantauan Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Malaysia pada Minggu (10/3/2024).

"Yang kami sayangkan ketika prosed pemungutan suara di 11 Februari itu terdapat sekitar 400 PC (komputer) yang digunakan oleh petugas registrasi. Namun yang kami pertanyakan data tersebut benar-benar digunakan untuk proses pemutakhiran data ini atau tidak," kata Trisna.

"Karena memang menambah atau mengurangi DPT tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang-undangan kita sewaktu masa pemilu. Namun yang bisa kita saksikan seperti ini, bukan hanya pengurangan (DPT) yang kita lihat, namun data yang dimutakhirkan tersrbut juga tidak valid," sambung dia.

Pada tahap persiapan, Migrant Care mendapati sejumlah temuan di antaranya Panitia KPPS direkrut dan diumumkan dua hari sebelum pemungutan suara ulang digelar di Kuala Lumpur.

Selain itu, ditemukan juga data pemutakhiran DPT yang tidak valid dan terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi ke publik.

Sedangkan pada tahap pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Minggu (10/3/2024), sejumlah WNI mengalami kendala untuk mendapatkan haknya memilih karena data yang tidak valid.

Ditemukan juga tidak ada informasi memadai yang diberikan KPU RI untuk menanggulangi kebingungan pemilih di lokasi pemungutan suara.

Selain itu, Migrant Care juga mendapati banyak pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada 11 Februari 2024 lalu tidak terdaftar pada Pemungutan Suara Ulang pada 10 Maret 2024.

Didapati pula praktik politik uang dan mobilisasi pemilih di lokasi pemungutan suara.

Selain itu, Trisna juga mendapati banyajnya surat undangan PSU yang masih tertumpuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Ketidakhadiran KPU RI yang mengambil tugas di Gedung WTC untuk memberikan pemahaman yang memadai dan akses info untuk bagaimana cara memilih, itu dimanfaatkan oleh segelintir orang atau oknum yang berkepentingan untuk memobilisasi justru dan mengarahkan untuk memilih salah satu caleg atau dalam hal ini beberapa peserta pemilu ini sangat mencederai asas dari pemilu itu sendiri," kata Trisna.

"Itu yang sangat kami sayangkan," sambung dia.

Koordinator Migrant Care Indramayu Muhammad Santosa yang melakukan pemantuan terhadap PSU dengan metode Kotak Suara Keliling (KSK) juga mendapati sejumlah temuan di antaranya petugas KSK yang ditolak otoritas setempat.

Penolakan tersebut, kata Santos, terjadi karena pihak otoritas mengaku belum mendapatkan pemberitahuan sebelumnya.

Hal tersebut terjadi pada KSK 02 yang berlokasi di wilayah Sungai Gumut.

Ia menjelaskan KSK 02 sedianya akan digelar di dua titik lokasi yakni di daerah perkebunan dan tempat pendidikan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Awalnya, kata dia, tempat pencoblosan KSK di daerah perkebunan direncanakan pagi hari.

"Akan tetapi, ketika pagi hari sampai di titik pertama di KSK 02 itu ditolak oleh yang punya wilayah, mandor, ataupun yang berkuasa di sana," kata dia.

"Kenapa ditolak? Karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan sama sekali. Yang punya lokasi kaget tiba-tiba ada KPSLN datang mau untuk pencoblosan KSK. Oleh sebab itulah ditolak oleh pihak perusahaan atau perkebunan tersebut," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, KPU RI mengklaim pihaknya sudah berupaya memberikan informasi dan sosialisasi terkait pemungutan suara ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia yang akan berlangsung pada Minggu (10/3/2024). 

Informasi dan sosialisasi tersebut mulai dari lokasi PSU hingga metode pencoblosan telah KPU sampaikan baik kepada tim peserta pemilu dan juga warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur.

Namun demikuan, Ketua KPU RI, Hasyim Asyari mengaku tak bisa memprediksi apakah minat masyarakat melakukan PSU akan tinggi atau justru sebaliknya.

"Soal besok tanggal 10 Maret, nanti yang akan hadir berapa dan bagaimana, tentu tidak bisa diprediksi sejak sekarang," kata Hasyim kepada awak media pads Sabtu (9/3/2024).

"Yang dapat dilakukan KPU adalah menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemungutan suara ulang baik itu tempat, waktu dan juga nama-nama pemilihnya. Dan KPU Pusat juga menyampaikan informasi perkembangan ini melalui media sosial yang disiapkan oleh KPU Pusat," sambung dia.

Ia berharap dengan masifnya informasi terkait PSU, WNI di Kuala Lumpur dapat berpartisipasi aktif memberikan hak suaranya.

"Kami berharap berbagai macam komunitas, WNI di Kuala Lumpur mengikuti perkembangan ini dan kemudian juga turut hadir berpartisipasi aktif dalam kegiatan PSU di Kuala Lumpur," kata dia.

Rencananya PSU bakal digelar di Putra Jaya World Trade Center Kuala Lumpur sama seperti proses pemungutan sebelumnya.

Sedangkan KSK akan berlangsung di 120 lokasi yang meliputi kawasan Selangor, Perak, Terengganu, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan Kelantan.

PSU bakal berlangsung dari pukul 8 pagi hingga pukul 6 malam waktu setempat dilanjutkan dengan proses penghitungan suara untuk kemudian nanti dibawa ke dalam rekapitulasi tingkat nasional yang bakal dilakukan oleh KPU RI.