Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdi Ryanda Shakti

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aparat gabungan kembali bersiaga terkait rencana aksi demontrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (15/3/2024) siang ini.

Nantinya sebanyak 1.197 personel gabungan bakal dikerahkan untuk melakukan pengamanan di dua lokasi yang menjadi sasaran demo tersebut.

"Kami siagakan 1.197 personel gabungan untuk mengamankan jalannya aksi hari ini. Pengamanan telah dimulai sejak pagi," kata Wakapolres Jakarta Pusat AKBP Anton Elfrino Trisanto dalam keterangannya, Jumat (15/3/2024).

Anton mengatakan anggota yang bertugas dipastikan menggunakan pendekatan persuasif selama mengamankan jalannya aksi unjuk rasa.

Dia pun mengimbau kepada massa aksi untuk tetap menjaga ketertiban dan kedamaian. Sehingga kegiatan unjuk rasa berjalan aman.

"Kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis. Kami juga mempercayai bahwa teman-teman yang nanti akan melaksanakan aksi juga membawa suasana yang damai dan tertib, itu yang kami harapkan," ungkapnya.

Baca juga: Protes Kinerja KPU dan Bawaslu Kota Tual, Masyarakat Palang Pintu Keluar Bandara Karel Sadsuitubun

Di sisi lain, Anton mengatakan pihaknya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar gedung KPU dan Bawaslu.

Meski begitu rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional dengan melihat kondisi dan situasi di lapangan.

"Karena letak kantor Bawaslu RI berada di persimpangan jalan, pihak kepolisian pun akan menerapkan pengalihan arus lalu lintas. Begitu juga di kantor KPU RI arus lalin dialihkan apabila ada massa unras. Namun, pengalihan arus lintas sifatnya situasional," jelasnya.

Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi

Untuk informasi, Rapat pleno rekapitulasi suara nasional dalam negeri untuk 38 provinsi terus berlanjut di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta.

Jumat (15/3/2024) hari ini bakal ada empat provinsi yang bakal melakukan rekapitulasi, yakni: Nusa Tenggara Barat, Jambi, Papua Selatan, dan Aceh.

Sejauh ini, 25 provinsi sudah rampung melakukan rekapitulasi yang batas waktu akhirnya adalah 20 Maret mendatang.