Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satu per satu partai politik kubu lawan di Pilpres 2024 menyatakan dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Setelah Partai NasDem, giliran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan dukungan untuk pemerintah Prabowo-Gibran.
Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, memastikan partainya bakal mendukung pemerintahan mendatang, yang dipimpin oleh presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Cak Imin, pernyataan tentang PKB siap bekerja sama lagi dengan Gerindra sudah jelas dan tak perlu dipertanyakan lagi.
Baca juga: Surya Paloh Ungkap Alasan Jujur NasDem Akhirnya Dukung Prabowo-Gibran: Perenungan Sudah Cukup Lama
Diketahui pada Rabu (24/4/2024) kemarin, Cak Imin menerima kunjungan dari presiden terpilih RI 2024 yang juga Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
"Pertanyaan soal pertemuan kemarin (dengan Prabowo) saya rasa sudah tidak harus dijawab karena sudah ceto (jelas) sudah barang jelas, jelas terpampang masih ditanyakan lagi, itu namanya meragukan," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2024) malam.
"Sudah jelas sudah ceto (jelas)," imbuhnya.
Sementara itu, di tempat yang sama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menekankan arah sikap partainya sudah jelas usai pertemuan Cak Imin dan Prabowo kemarin.
Menurutnya, sikap resmi PKB mendukung Prabowo-Gibran setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2024.
"Jadi, maksud saya dalam politik itu pasti ada dinamikanya tahapannya. Jadi arahnya kan sudah jelas kalau dibilang sudah ceto sudah jelas ya berarti sudah jelas," kata Jazilul.
Baca juga: Para Petinggi PKS Sambangi Kantor DPP PKB, Aboe Bakar Alhabsyi: Mau Ucap Terima Kasih
Lebih lanjut, Jazilul tak menjawab tegas saat ditanya apakah sudah ada tawaran posisi menteri untuk PKB.
Sebab, menurutnya masih terlalu dini, apalagi masih ada waktu sekitar 6 bulan menuju pelantikan presiden dan wakil pada 20 Oktober mendatang.
"Urusannya dengan menteri kan ketika seorang presiden sudah memiliki hak prerogratif. Sekarang kan pak prabowo kan presiden terpilih pemenang pilpres, nanti tanggal 20 Oktober beliau jadi presiden sekaligus kepala negara yang memiliki hak prerogratif untuk mengangkat menterinya," ucapnya.