Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan Amini M Chan memberi tanggapan terkait merapatnya partai-partai lawan ke Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pasca penetapan pemenang Pilpres 2024.
Furqan merasa aneh pihak yang menuduh Prabowo-Gibran curang dalam Pilpres namun kini menyatakan dukungan.
Baik dari partai pengusung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (01) maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD (03).
Menurut Furqan, semestinya partai-partai politik menunjukkan kesesuaian perkataan dan sikap yang diambil.
"Selama ini kubu 01 dan 03 narasinya begitu tajam, menuduh ini kemenangan curang dan sebagainya."
"Agak aneh juga memang mereka yang menuduh curang tapi kemudian mereka ingin merapat kepada kemenangan yang dituduh curang, ini kan membuat masyarakat bisa jatuh ke lembah apatisme," ungkap Furqan dalam program talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).
Furqan juga berharap tak banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.
Menurutnya, pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang membutuhkan partai-partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Sehingga ia berharap tidak semua partai bisa dengan mudah bergabung koalisi pemerintahan yang akan datang.
"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan."
"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan," tuturnya.
Baca juga: 2 Alasan PKS Sulit Masuk Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran
PDIP dan PKS Punya DNA Oposisi
Menurut Furqan, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.
"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," ungkap Furqan.
Menurutnya, PDIP sudah memiliki pengalaman bagus 10 tahun menjadi partai penyeimbang di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).