Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komaruddin menanggapi sikap kontestan Pilpres 2024, Ganjar Pranowo yang menyatakan akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran atau bersikap oposisi.

Menurut Ujang, sikap dari seorang Ganjar itu sah saja dilakukan sebagai bentuk demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Ganjar Tak Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Bravo Ganjar, Politik yang Baik Basisnya Nilai

Meski begitu, Ujang menyinggung soal power Ganjar Pranowo yang memutuskan berada di luar pemerintahan namun juga tidak berada di parlemen.

Menurut Ujang, jika memang Ganjar secara tegas menyatakan berada di oposisi, setidaknya dia berada dalam posisi sebagai anggota partai politik di parlemen.

"Kalau seandainya Ganjar beroposisi mestinya di parlemen, oposisi dalam on track ketatanegaraannya dilakukannya oleh partai politik, anggota partai politik yang ada di parlemen," ujar Ujang dalam tanggapannya, Rabu (8/5/2024).

Baca juga: Ganjar Pranowo Pilih Jadi Oposisi, Pengamat Singgung soal Posisi Jokowi

Dengan begitu kata Ujang, posisi Ganjar Pranowo di luar pemerintahan setelah ini sama halnya dengan masyarakat sipil biasa.

Pasalnya, mantan Gubernur Jawa Tengah itu tidak memiliki kedudukan apapun baik di parlemen, bahkan PDIP sendiri yang merupakan partainya belum menyatakan sikap demikian.

Sehingga menurut dia, posisi Ganjar nantinya kurang kuat jika dibandingkan partai politik yang menyatakan berada di oposisi.

"Ya kita-kita semua termasuk Ganjar, akademisi, civil society itu di istilahnya ya hanya mengkritisi pemerintah saja, istilahnya oposisi non-parlementer, tapi itu tidak dikenal dalam konteks ketatanegaraan," ucap Ujang.

"Ya kurang kuat, memang bukan kekuatan dari parlemen. Tetapi kalau mau mengkritisi pemerintah silakan-saja," sambungnya.

Tak cukup di situ, Ujang juga mempertanyakan soal pernyataan Ganjar yang menolak untuk gabung pemerintahan.

Menurut Ujang, penolakan itu bisa diucapkan jika memang ada tawaran untuk gabung dari pihak Prabowo Subianto maupun Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Beda Respons Anies, Ganjar dan Jokowi Soal Wacana Prabowo Bentuk 40 Kementerian

"Ya kalau menolak itu kan kesannya ada yang meminta, apakah betul-betul kubu Prabowo-Gibran ada yang meminta kan belum tahu," beber Ujang.