Selain itu, kata dia, terdapat tiga kerawanan yang membutuhkan perhatian.
Pertama, kata dia, adalah ancaman kelompok bersenjata di Papua karena meningkatnya aksi KST akhir-akhir ini dan relevansinya dengan penyelenggaraan pemilu serentak.
"Jadi mungkin, Pilkada di tempat itulah mungkin kerawanan itu akan lebih besar dari pada yang lainnya," kata dia.
Kedua, lanjut dia, kerawanan di Aceh tetap harus mendapatkan perhatian yang serius.
Karena, lanjut dia, kontestasi politik antar eks kombatan dan non kombatan berpotensi menimbulkan konflik horizontal.
Ketiga, kata dia, adalah ancaman berdimensi bencana alam berupa perubahan iklim global, cuaca ekstrem, dan potensi bencana hidrometrologi menyebabkan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak.
"Ini sangat kompleks tantangan ke depan tentang Pilkada. Untuk itu betul-betul Bapak Panglima TNI memberikan atensi khusus tentang ini. Kita harus betul-betul siap menghadapinya," kata dia.
Ia menjelaskan tugas pokok TNI dalam pemilu 2024 di antaranya melaksanakan operasi perbantuan kepada Polri dalam rangka pengamanan pemilu presiden, legislatif, dan pilkada serentak tahun 2024 supaya aman, tertib, dan lancar.
Dari tugas tersebut, kata dia, TNI kemudian menjabarkan menjadi tugas-tugas spesifik.
Baca juga: Pengamat Politik: Khofifah-Emil Berpeluang Lawan Kotak Kosong Jika Resmi Maju di Pilkada Jatim 2024
Pertama, kata dia, membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan umum presiden, legislatif, dan kepala daerah pilkada serentak tahun 2024.
Kedua, lanjut dia, membantu kepolisian dalam pengamanan serta penyelenggaran pemilu presiden, legislatif dan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tahun 2024.
"Terkait pilkada serentak, TNI telah melakukan pemetaan dan analisis kerawanan-kerawanan yang akan timbul," kata dia.
"Berdasarkan informasi dari KPU, Pilkada serentak tahun ini akan memilih pimpinan dari 545 daerah di seluruh indonesia yang terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota dengan sebaran wilayah seperti yang ada di layar," sambung dia.