Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Beredar isu presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah kementerian pada pemerintahan mendatang.
Partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun menunjukkan dukungannya terhadap rencana penambahan jumlah kementerian itu.
Di antaranya Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Golkar.
Sebagai informasi, wacana jumlah penambahan itu dari 34 menjadi 40 kementerian.
Demokrat
Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengaku tak masalah dengan rencana penambahan jumlah kementerian itu.
Menurutnya, yang terpenting ialah jumlah kementerian yang nantinya dibentuk untuk kepentingan rakyat serta untuk kepentingan bangsa dan negara.
"Itulah yang kami pikirkan, yang kami pertimbangkan dengan matang-matang selama ini."
"Kalau misalnya dengan penambahan kementerian ini, rakyat bisa lebih semakin diurus, semakin mendapat manfaat, mengapa tidak?" kata Herzaky dalam keterangan resminya, Jumat (10/5/2024).
Herzaky menyebut penambahan jumlah kementerian berpotensi membuat pemerintah makin fokus.
Ke depan, sambungnya, persoalan yang terkait dengan rakyat bisa diurus secara spesifik.
Baca juga: Penambahan Kementerian Disebut Lahirkan Birokrasi Gemuk Berbuntut Kinerja Lambat dan Tidak Efektif
"Penambahan kementerian, membuat isu-isu spesifik, program-program spesifik akan semakin diurus oleh kementerian-kementerian atau badan-badan tertentu secara spesifik."
"Ini bagus dan bermanfaat untuk rakyat," ujarnya.
Muncul respons bahwa penambahan jumlah kementerian itu dikhawatirkan bakal menguras anggaran negara.
Meski begitu, Herzaky berpendapat bahwa Prabowo juga akan berhati-hati dalam mempertimbangkan segala sesuatu, termasuk dalam konteks keuangan negara.
"Dalam beberapa kesempatan, Pak Prabowo sudah menyampaikan bagaimana sebisa mungkin kita harus menggunakan anggaran negara secara efektif dan efisien, agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat se-optimal mungkin," ujarnya.
Herzaky menuturkan Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif bakal tetap memiliki batasan dalam mengelola anggaran.
Pasalnya, sebelum membuat keputusan, akan dilakukan pertimbangkan secara matang.
"Akan ada batasan-batasan seperti itu yang akan menjadi pedoman bagi kami semua nanti dalam menjalankan roda pemerintahan ke depannya."
"Jika memang benar akan ada penambahan kementerian ke depannya, semuanya tentu sudah melalui pertimbangan dan perhitungan secara matang," ungkapnya.
PAN
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan alias Zulhas, mendukung wacana penambahan nomenklatur kementerian pada pemerintahan baru nanti.
Ia mengatakan penambahan nomenklatur kementerian merupakan hak Prabowo selaku presiden terpilih.
Menurutnya, Indonesia sebagai bangsa yang besar memiliki segala masalah, jadi jika jumlah kementerian ditambah, maka itu adalah hal yang bagus.
Hal ini disampaikan Zulhas di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (9/5/2024) malam.
"Itu haknya presiden terpilih, ya. Tapi negara Indonesia yang besar, kita belasan ribu pulau, penduduk hampir 280 juta lebih dan segala masalah yang ada, kalau perlu diperbanyak, ditambah nomenklatur saya kira itu juga bagus," kata Zulhas.
Atas dasar itu, ia berujar banyak masalah yang masih perlu diselesaikan secara lebih detail.
Penambahan jumlah kementerian ini diharapkan bisa menjadi solusi.
"Dulu kan kita ada perumahan, misalnya, sekarang orang mau climate change iya kan, menjadi perhatian anak muda kita semua seluruh dunia atau penting lingkungan, misalnya."
"Itu saya kira karena dunia terus berkembang, keadaan terus berkembang, jadi kalau mau ditambah nomenklaturnya itu bagus," terangnya.
Golkar
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, juga mendukung penambahan jumlah kementerian pada pemerintahan mendatang.
Ia mengatakan ruang gerak presiden dalam membentuk kabinet jangan dihambat.
"Ruang gerak presiden dalam membentuk kabinetnya jangan dihambat," ujar Dave kepada wartawan, Kamis.
Ia menyebut penambahan jumlah kementerian jangan selalu dipandang negatif.
"Karena posturnya menentukan kecepatan pemerintah dalam bertumbuh," sambungnya.
Dave percaya wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran bakal mempermudah dalam membuat kebijakan bagi masyarakat.
"Presiden terpilih nantinya dapat lebih cepat membuat kebijakannya dan dapat segera mengimplementasikan kehendak beliau dalam melayani rakyat," tukas Dave.
(Tribunnews.com/Deni/Rizki/Igman/Reza)