Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP) M. Mardiono menyatakan, pihaknya akan tetap mengupayakan perolehan suara PPP bisa lolos parlemen meski hakim Mahkamah Konstitusi RI (MK) telah memutuskan beberapa perkara gugatannya tidak bisa dibuktikan.

Kata Mardiono, dirinya sebagai Plt Ketua Umum akan bertanggungjawab terhadap perolehan suara partai berlogo partai Kakbah tersebut.

Adapun, upaya yang akan kembali dilakukan oleh PPP yakni melalui proses hukum dan politik.

"Sebagai Plt Ketua Umum saya akan bertanggung jawabkan saya akan terus berjuang melalui jalur konstitusi, hukum, dan politik," kata Mardiono saat jumpa pers di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5/2024).

Meski demikian, Mardiono tidak menjabarkan secara detail upaya hukum atau politik apa yang akan dilakukan dirinya demi menyelamatkan perolehan suara PPP tersebut.

Baca juga: Suara Partai Tak Tembus Parlemen, Mardiono Ungkap Kejanggalan Pileg: Seperti Ada Sistem Batasi PPP

Dirinya hanya menegaskan, upayanya itu adalah untuk memperjuangkan suara konstituen PPP yang pada Pileg kemarin telah memilih partainya.

"Untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat yang telah diberikan kepada PPP," ujar dia.

Upaya yang akan dilakukan pihaknya juga kata dia, untuk membendung reaksi dari masyarakat yang telah memilih PPP untuk tidak menggelar aksi di jalan.

"Upaya ini juga kami lakukan karena kami tidak ingin masyarakat atau rakyat nanti menyalurkan aspirasinya di jalanan atau di luar konstitusi," tutur dia.

Dirinya enggan menyatakan hal tersebut, sebab Mardiono tidak pengin apa yang menjadi upayanya itu bisa terbaca oleh beberapa pihak.

Bahkan, Mardiono mengibaratkan rencananya tersebut bagaikan sebuah strategi dalam pertandingan sepak bola.

"Jadi mohon maaf saya tidak akan menjelaskan detailnya seperti apa tetapi saya garisbawahi bahwa yang pasti PPP akan bertanggung jawab secara penuh atas amanah yang diberikan rakyat," kata dia.

Dalam kesempatan ini, Mardiono menginstruksikan kepada para kadernya untuk turut berjuang.

Sebab kata dia, meski beberapa gugatan PPP di MK ditolak, namun, proses itu belumlah selesai dan masih bisa dilakukan upaya-upaya lain.

"Kepada seluruh kader PPP saya meminta untuk tetap teguh dan turut mengawal perjuangan yang belum selesai ini dan kita akan terus berjuang mengamankan suara rakyat, suara umat, suara konstitusi konstituen kita karena kita memiliki keterwakilan di parlemen," tukas dia.

Sebelumnya, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (Ketum PPP) M. Mardiono merespons soal putusan dismissal atau putusan sela atas gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pileg 2024 oleh Mahkamah Konstitusi RI (MK).

Dalam putusan sela tersebut, MK menetapkan kalau beberapa gugatan dari PPP tidak berlandaskan bukti formil dan tidak layak untuk dilakukan pembuktian.

Baca juga: PPP Disebut Sulit Lolos Parlemen oleh Hasyim Asyari, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Dengan putusan itu, PPP digadang sulit untuk bisa lolos ke parlemen karena upaya untuk meloloskan 4 persen Parliamentery Threshold (PT) makin sulit dikejar.

Terkait dengan putusan tersebut, Mardiono membandingkan perolehan suara PPP yang dilakukan melalui internal dengan ketetapan KPU RI.

"Dalam perhitungan kami, dalam tabulasi kami, perolehan PPP adalah sebagai berikut, di tingkat nasional, perolehan PPP adalah 6.343.868 dengan suara persentase yaitu 4,17 persen dan perolehan 12 kursi di DPR RI. Hasil perolehan suara ini berbeda dengan tabulasi KPU yaitu sebesar 5.858.777 suara dengan persentase 3,87 persen," kata Mardiono saat jumpa pers di Kantor DPP PPP, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).

Perbedaan perolehan suara yang dilakukan secara internal itu menurut Mardiono merugikan seluruh masyarakat yang memilih PPP.

Kata dia, dengan diajukannya gugatan ke MK seharusnya hakim konstitusi bisa melakukan pembuktian secara komprehensif.

"Kami prihatin, kami berkewajiban untuk menjaga dan memperjuangkan itu, karena ini adalah amanah yang patut untuk terus kami perjuangkan sampai ke titik akhir. Karena ini adalah suara rakyat," kata dia.

Namun sebaliknya, MK justru memutuskan untuk tidak melanjutkan setidaknya 14 perkara gugatan dari PPP yang sejatinya bisa menjadi upaya PPP bisa lolos ke parlemen.

Atas putusan sela yang dibacakan pada, Selasa (21/5/2024) itu, Mardiono mengungkap rasa kekecewaan kepada hakim konstitusi yang menurutnya bisa menjadi gerbang keadilan untuk PPP.

"Kami berharap Mahkamah Konstitusi menjadi gerbang keadilan di dalam menjaga kedaulatan suara rakyat yang dititipkan oleh Partai Persatuan Pembangunan," kata dia.

"Namun sekali lagi tentu saya kecewa bahwa Mahkamah Konstitusi tidak melakukan pemeriksaan secara komprehensif sehingga bisa memberikan rasa keadilan terhadap rakyat yang telah mengamanatkan hak konstitusinya sebagai kedaulatan kepada Partai Persatuan Bangunan," tukas Mardiono.