Baca tanpa iklan
Ribka Tjiptaning mengaku sangat prihatin ketika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto diperiksa Polda Metro Jaya pada Selasa (4/6/2024).
"Sampai ke persoalan kemarin soal Pak Sekjen, saya sedih dan sangat prihatin kalau seorang Sekjen Partai diperlakukan seperti itu," kata Ribka Tjiptaning dalam acara peringatan Hari Lahir Bung Karno ke-123 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Karenanya, Ribka Tjiptaning meminta agar badan dan sayap partai berlambang banteng moncong putih itu harus kompak.
Dia menegaskan dirinya dulu ikut berjuang untuk reformasi. Bahkan, ikut dalam barisan Pro-Megawati (Promeg) pada peristiwa 27 Juli 1996 hingga terbentuknya PDI Perjuangan.
"Tetapi kesini-kesininya ketika pengkhianatan Jokowi terhadap PDIP kita, terhadap kita, sehingga ini harus dikompakkan badannya sayap," ujar Ribka Tjiptaning.
Karenanya, Ribka Tjiptaning menekankan pentingnya badan dan sayap partai untuk kompak. Sebab, ada indikasi neokolonialisme.
"Karena ini sudah titik-titik kolonialismenya sudah balik lagi. Neokolonialisme, sudah mulai," ungkapnya.
Hasto PDIP: Bukan Double Pressure
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan diri mendukung penegakan hukum di Indonesia.
Atas dasar itu, Hasto mengaku sangat siap hadir jika dirinya dipanggil untuk diperiksa oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi).
“Ya, kami ini kan partai yang sah menurut hukum, partai yang terus membangun supremasi hukum, meskipun dengan pemilu kemarin, supremasi hukum ini menghadapi suatu tantangan yang sangat serius. Saya akan datang, dengan tanggung jawab sebagai warga negara, siap memenuhi panggilan,” kata Hasto saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
Terlebih, kata Hasto, KPK lahir pada era kepemimpinan presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Apalagi KPK ini didirikan oleh Bu Megawati, kualat saya kalo ga hadir, maka saya akan hadir,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi apakah dirinya sudah mendapat undangan dari KPK, politisi asal Yogyakarta ini mengaku hingga saat ini belum menerima undangan tersebut.
Meski begitu, diaa memastikan bakal hadir jika diminta memberikan kesaksian dalam kasus Harun Masiku.
“Belum, tetapi kalau dapat informasi dari media nanti Senin saya kosongin untuk hadir di panggilan itu,” ujarnya.
Soal adanya anggapan politisasi hukum karena secara bertubi-tubi dipanggil aparat penegak hukum, setelah dipanggil Polda Metro Jaya pada Selasa (4/6/2024), kini akan dipanggil KPK, Hasto tak menampik hal tersebut.
Namun, sebagai warga negara yang baik dirinya tetap akan memenuhi panggilan KPK.
“Ya ada yang mengatakan kepada saya itu double pressure, karena ketika saya dipanggil di Polda, saya itu juga diumumkan panggilan KPK. Tetapi bagi saya itu bukan double pressure, bagi saya itu tanggung jawab sebagai warga negara yang harus saya wujudkan sebagai konsistensi taat hukum,” ucapnya.
“Yang panggil Polda saya datang, yang manggil KPK saya datang,” tegas Hasto.
Sebut Jokowi Berkhianat, PDIP Minta Kader Kompak Usai Hasto Diperiksa Polisi
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkhianat pada partainya.
Ribka Tjiptaning mengaku sangat prihatin ketika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto diperiksa Polda Metro Jaya pada Selasa (4/6/2024).
"Sampai ke persoalan kemarin soal Pak Sekjen, saya sedih dan sangat prihatin kalau seorang Sekjen Partai diperlakukan seperti itu," kata Ribka Tjiptaning dalam acara peringatan Hari Lahir Bung Karno ke-123 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).
Karenanya, Ribka Tjiptaning meminta agar badan dan sayap partai berlambang banteng moncong putih itu harus kompak.
Dia menegaskan dirinya dulu ikut berjuang untuk reformasi. Bahkan, ikut dalam barisan Pro-Megawati (Promeg) pada peristiwa 27 Juli 1996 hingga terbentuknya PDI Perjuangan.
"Tetapi kesini-kesininya ketika pengkhianatan Jokowi terhadap PDIP kita, terhadap kita, sehingga ini harus dikompakkan badannya sayap," ujar Ribka Tjiptaning.
Karenanya, Ribka Tjiptaning menekankan pentingnya badan dan sayap partai untuk kompak. Sebab, ada indikasi neokolonialisme.
"Karena ini sudah titik-titik kolonialismenya sudah balik lagi. Neokolonialisme, sudah mulai," ungkapnya.
Adapun, Hasto diperiksa Polda Metro Jaya pada Selasa (4/6/2024). Dia diduga menghasut masyarakat melalui pernyataannya soal kecurangan Pemilu 2024 dalam sebuah stasiun televisi swasta.
Dia diduga melanggar tindak pidana Penghasutan dan atau Menyebarkan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memuat Pemberitaan Bohong Yang Menimbulkan Kerusuhan di Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan atau Pasal 28 ayat (3) Jo. Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (tribun network/thf/Tribunnews.com)