Idrus mengaku, dirinya sebagai mantan Ketua Koalisi Merah Putih merasakan suasana kebatiannya yang hangat dengan PKS.

“Kita melawan Koalisi Indonesia Hebat ketika itu, kita tahu yang namanya PKS itu dengan kita dengan Pak Prabowo, itu suasana kebatinannya ketika itu luar biasa loh jadi tidak ada hambatan-hambatan psikologis politik,” imbuhnya.

Baca juga: Sidang Sengketa Ulang Pileg 2024, KPU Diduga Hilangkan C Plano di Banten Untuk Bantu PDIP

KIM tidak menampik bahwa Pilkada merupakan kontestasi tokoh.

Ridwan Kamil yang mulanya diberikan surat tugas dari KIM untuk maju di Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta, kini sudah dipastikan akan bertarung di Jakarta.

Itu berdasarkan keputusan para pimpinan partai politik KIM di antaranya Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat

Sehingga posisi calon gubernur di Jawa Barat diberikan untuk kader Gerindra Dedi Mulyadi.

“Jadi, bukan barter, tetapi distribusi posisi kita dari Kolisi Indonesia Maju setelah kita inventarisir kader-kader yang ada masing-masing partai, lalu kita bicara tentang distribusi posisi,” urainya.

Menurut Idrus, dalam dunia politik praktis koalisi partai politik menginginkan kemenangan dan diperlukan calon yang berkualitas dengan konsep-konsep yang jelas untuk rakyat.

Lebih lanjut, Idris menuturkan di dalam sistem presidensial dukungan penuh dari partai politik sangat menentukan kesuksesan program-program pemerintah.

Tanpa dukungan partai, maka pemerintah akan sulit mendapat persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

“Jadi regulasinya begitu, sistem yang kita gunakan begitu coba kalau tidak misalkan di DPR, dukungannya tidak mayoritas, bayangkan membahas APBN, apabila misalkan RAPBN yang diajukan oleh pemerintah dengan berbagai program yang ada lalu kemudian tidak mendapatkan persetujuan dari DPR maka yang berlaku adalah APBN yang lalu,” tukasnya.

Dia mengatakan kendala APBN bisa membuat program-program kemungkinan tidak akan jalan sehingga untuk kepentingan politik praktis mau tidak mau dukungan harus lebih besar termasuk untuk pilkada di daerah.

Bantah Kaesang Titipan Jokowi

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjadi salah satu nama yang sempat dijagokan koalisi partai politik KIM untuk maju di Pilkada 2024.

Munculnya nama Kaesang dalam bursa pemilihan kepala daerah disebut tidak lepas dari peran ayahandanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi).