Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Nomor Induk Kependudukan (NIK) keponakan juru bicara dan koordinator relawan Anies Baswedan, Iwan Tarigan diduga dicatut untuk memberikan dukungan kepada calon pasangan independen Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Informasi itu didapat setelah Iwan Tarigan melakukan pengecekan mandiri melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.
Iwan Tarigan menegaskan sang keponakan tidak mengenal Dharma Pongrekun maupun Kun Wardana.
Sang keponakan, kata Iwan Tarigan, tengah menempuh pendidikan di Bandung dan tidak mengikuti perkembangan politik.
"Kami keberatan dan akan mengambil langkah langkah hukum karena NIK keponakan kami dipergunakan tanpa izin untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon independen Komjen Purn Parengkuan di KPU," ungkap Iwan kepada Tribunnews, Jumat (16/8/2024).
Keluarga menyatakan tidak pernah memberikan izin terkait dukungan kepada calon pasangan indepen itu.
"Kami mohon Bawaslu menindak pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana," pungkasnya.
NIK Anak Anies Baswedan Dicatut
Diberitakan sebelumnya, mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan, melalui akun X-nya, mengakui NIK-nya aman dari dugaan pencatutan untuk cagub-cawagub independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Tetapi, beberapa anak dan kerabatnya terdaftar.
Hal itu diketahui setelah dilakukan pengecekan identitas diri di situs info pemilu.
Baca juga: Heboh NIK Dicatut untuk Dukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta, Warga Diminta Lapor Jika Dirugikan
"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi, KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," tulis Anies, dalam unggahannya di akun X-nya, Jumat (16/8/2024).
Tak hanya Anies, beberapa warga juga mengaku menjadi korbaan dugaan pencatutan nama itu.
Terkait itu, Polda Metro Jaya saat ini mengaku sudah berkomunikasi dengan stakeholder terkait hal ini.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan masyarakat diminta melapor jika memang mendapat kerugian atas hal itu ke instansi terkait.