Tokoh dan Ulama Banten Ajak Masyarakat Jaga Konstitusi dan Mitigasi Gangguan Ketentraman di Pilkada
 
 
 
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah tokoh dan ulama di Provinsi Banten turut menyikapi perkembangan politik yang terjadi menjelang Pilkada Serentak 2024.

Mereka menilai, pilkada harus berjalan sesuai konstitusi dan menghindari adanya kemunduran demokrasi. 

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten, KH AM Romli mengatakan, seruan ini disampaikan sebagai upaya mitigasi dari segala hal yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial, politik dan ketenteraman saat maupun menjelang pilkada.

“Kami percaya bahwa cita -cita kesejahteraan masyarakat Banten dan pembangunan Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan semangat gotong royong. Pilkada yang demokratis harus berjalan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Romli di Pondok Pesantren Tahfidz Daarul Hamiid, Serang, Banten, Jumat (23/8/2024).

Para ulama dan tokoh agama di Provinsi Banten menegaskan sikap tersebut lewat penandatanganan surat pernyataan terkait harapan terhadap Pilkada Serentak 2024. 

Mereka yang menandatangani pernyataan itu diantaranya Abuya KH Ahmad Muhtadi Dimyati, Abuya KH Murtadho Dimyati, Ketua PB MA KH Embay Mulya Syarief, Sekretaris PW Muhamadiyah Banten Prof Zakaria Syafei, Ketua MUI Banten KH Bazari Syam, tokoh NU Banten H Bunyamin, dan KH Amas Tadjudin. 

Kemudian tokoh Banten Prof MA Tihami, Ketua FKUB Banten KH AM Romli, Ketua DPP Pendekar Banten Suminta Idris, Ketua Presidium Majelis Masyarakat Palka Ade Muchlas Syarief, Ketua Presidium Lembaga Pemangku Adat Kesultanan Banten Udin Syafarudin, dan Ketua Harian Bakor Pejuang Provinsi Banten Aeng Haerudin. 

“Kami segenap sesepuh masyarakat Provinsi Banten menyerukan Pilkada 2024 berjalan dalam suasana kompetisi yang bebas dan damai,” kata Ketua Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PB MA), KH Embay Mulya Syarief.

Embay menerangkan, para tokoh dan ulama satu suara bahwa kepercayaan datang dari proses yang tidak direkayasa, adanya kesetaraan, dan kebebasan masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya.

Menurutnya, salah satu konsep demokrasi adalah pertarungan gagasan.

Oleh karena itu, upaya cipta kondisi pilkada melawan kotak kosong atau hanya satu pasangan calon akan menciptakan pilkada yang minim gagasan. 

“Tentu akan melahirkan pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang tidak sehat. Dalam pandangan kami, meski sesuai aturan bisa dilaksanakan, tetapi secara nilai terjadi kemunduran demokrasi yang tidak bermartabat,” ujarnya. 

Terkait aturan pilkada, kata Embay, seluruh elemen bangsa sepakat konstitusi adalah landasan tertinggi.

Sehingga segala keputusan perundang-undangan, harus dikembalikan pada landasan tersebut. Termasuk dalam proses aturan pilkada. 

“Maka keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat bagi seluruh tata aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia,” kata dia.