Baca tanpa iklan
Hal itu berarti ia secara tidak langsung sudah melepas statusnya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Dengan kata lain saat melantik Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM pada 27 Juli 2016, Presiden telah melantik seorang Warga Negara Asing (WNA), dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang.
Alhasil Arcandra Tahar pun dicopot dari jabatannya setelah 20 hari menjabat sebagai menteri. Untuk sementara jabatan Menteri ESDM diemban oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sudah berstatus Menko Maritim.
Istana mengakui kesalahannya dalam melantik Arcandra Tahar, dan setelahnya pria berdarah Minang itu kembali dirangkul, dengan diberi jabatan Wakil Menteri ESDM.
Soal Arcandra Tahar Jusuf Kalla dengan enteng mengaku "Saya baru kenal kemarin, tapi orangnya baik."
Selain itu Jusuf Kalla mengaku telah terjadi kesalahan dalam penunjukan Arcandra Tahar dengan mengatakan "Bahwa dibutuhkan penyesuaian administrasi iya. Mungkin kemarin terlalu cepat sehingga penyelesaian administrasinya perlu diperbaiki."
3. Pengampunan Pajak
Kebijakan kontroversial Joko Widodo di tahun 2016 ini salah satunya adalah soal pengampunan pajak, atau tax amnesty.
Kebijakan tersebut mengakomodir para pengemplang pajak untuk meminta pengampunan dari pemerintah, setelah membayar sejumlah uang yang jumlahnya di bawah kewajiban sang pengemplang.
Kebinyakan tersebut sempat dipandang miring oleh sejumlah pihak.
Jusuf Kalla sempat berkomentar miring tentang kebijakan tersebut, yakni tentang target dari kebijakan pengampunan pajak yang mencapai Rp 165 triliun, yang diagendakan akan dicapai setelah tiga tahap pada 2017 mendatang.
Jusuf Kalla mengatakan "Yang salah bukan tax amnesty-nya, tapi penetapan targetnya yang keliru."
Ternyata pernyataan Jusuf Kalla tidak tepat, di akhir tahap pertama uang yang dikumpulkan sudah lebih dari Rp 100 triliun, atau lebih dari 50 persen target yang ditetapkan.
4. Pilkada
Siapa yang didukung oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, hal tersebut belum pernah dikonfirmasi secara langsung oleh keduanya.
Namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menaungi Joko Widodo atau yang dipanggil Jokowi, dan Partai Golkar yang menaungi Jusuf Kalla atau JK, mendukung petahana, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.