Baca tanpa iklan
Kemudian, Firza Husein ditetapkan sebagai tersangka pada pukul 22.00 WIB, Selasa, 16 Mei 2017.
Statusnya ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, karena penyidik telah memiliki dua alat bukti tindak pidana tersebut.
Sementara, Rizieq dua kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik Polda Metro Jaya. Rizieq beralasan sedang menunaikan ibadah umrah di Arab Saudi, serta menyelesaikan disertasi pendidikannya di Malaysia.
Bahkan, Polda Metro Jaya pada 15 Mei 2017, telah mengeluarkan surat perintah membawa paksa Rizieq untuk menjalani pemeriksaan.
Namun, belakangan Rizieq melalui pengacaranya bilang tidak akan pulang ke Indonesia selama Polri memiliki kepentingan lain.
Pengacara bilang tindakan yang dilakukan polisi merupakan upaya menjatuhkan Rizieq, karena ia dianggap vokal dan sukses memobilisasi jutaan umat Islam dalam sejumlah aksi demonstrasi terkait kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Beliau (Rizieq) mengatakan tidak datang (memenuhi panggilan polisi) dengan alasan, yang pertama, itu bukan penegakan hukum. Tapi Habib Rizieq mau dilemparkan kepada turbulensi moralitas, dan ada yang mendemoralisasikan Habib Rizieq," papar pengacara Rizieq, Kapitra Ampera, di AQL, Tebet Utara, Jaksel, Selasa (16/5/2017) lalu.
Kapitra menjelaskan, dalam kasus ini seolah-olah ada kepentingan lain yang mencoba menjatuhkan karakter Rizieq. Cara ini diduga dilakukan untuk membuat kepercayaan umat terhadap Rizieq menjadi pudar.
"Jadi tidak lagi di situ berpedoman aturan hukum, tetapi sudah pada kepentingan-kepentingan lain yang mendiskreditkan dan menjatuhkan harkat dan martabat dan menjatuhkan karakter Habib Rizieq, sehingga yang ingin dicapai, hilangnya kepercayaan umat kepada beliau," tudingnya.
Pengacara juga mempertanyakan kenapa kliennya yang justru sebagai korban yang terus-menerus dikejar, sementara sang pengunggah screenshot itu seolah luput dari kejaran.
Firza dan Rizieq disangkakan melanggar tindak pidana seperti diatur dalam Pasal 4 ayat 1 juncto Pasal 29 dan atau Pasal 6 juncto Pasal 32 dan atau Pasal 8 juncto Pasal 34 UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. (*)
Penulis: Feryanto Hadi