Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wasekjen DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik mempertanyakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait adanya impor 5 ribu pucuk senjata api (senpi) ilegal yang diduga dilakukan oleh kelompok tertentu dan mencatut nama Presiden RI Joko Widodo.
Ia pun menyoroti kalimat 'saya akan serbu' yang disampaikan oleh Gatot.
Baca: Fadli Zon: Panglima TNI Harus Jelaskan Institusi Mana yang Impor Senjata Ilegal
"Perhatikan saat Panglima TNI membocorkan data intelijen bahwa ada institusi di luar TNI, hendak membeli 5 ribu pucuk senjata dengan mencatut nama Presiden Jokowi, (ada kalimat) 'saya akan serbu'," ujar Rachland, dalam pernyataan persnya, Minggu (24/9/2017).
Rachland mengatakan bahwa dalam pernyataan yang telah beredar luas dan diketahui oleh publik, Panglima TNI menyatakan secara tegas akan 'menyerbu' polisi jika ada satu diantara mereka yang menembak tank atau kapal milik TNI.
"Ia juga mengancam akan menyerbu polisi, 'bila polisi membeli senjata untuk menembak tank'," jelas Rachland.
Oleh karena itu, Rachland pun kembali mempertanyakan apakah institusi Polri ada rencana untuk membeli senjata seperti itu.
"Apakah benar ada rencana Polri membeli senjata berat macam itu?," kata Rachland.
Kendati demikian, ia menyebutkan secara tegas bahwa pernyataan Gatot yang paling fatal menurutnya adalah yang mengandung kata 'menyerbu'.
"Yang secara fundamental paling fatal (menurut saya) adalah saat Panglima TNI mengancam akan 'menyerbu'," tegas Rachland.
Ia pun mengingatkan bahwa perlu diingat itu? dari sisi prinsip Democratic Accountability, militer tidak boleh mengambil kebijakan politik.
Rachland memaparkan, seorang Panglima TNI diangkat oleh Presiden, bukan Pemilihan Umum (Pemilu).
"Panglima tidak dipilih oleh Pemilu, Panglima TNI diangkat oleh Presiden," papar Rachland.