News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reshuffle Kabinet

Kekhawatiran Di Balik Berubahnya Keputusan Jokowi Terkait Rangkap Jabatan Airlangga Hartarto

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti. TRIBUNNEWS.COM/ERI KOMAR SINAGA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti mengkhawatirkan rangkap jabatan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto berbuah kecemburuan dari partai politik lain pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ray Rangkuti mengatakan saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) mengusulkan kadernya yang ada di kabinet kembali aktif di partai politik diantaranya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Baca: Curhat Sopir Mikrolet di Depan Balai Kota DKI Minta Jalan Jatibaru Kembali Dibuka

Menurutnya, kalau usulan PDIP diloloskan Presiden Jokowi, artinya akan ada dua partai besar pendukung koalisi yang menjadikan pengurus partai politiknya duduk di kabinet kerja.

Bahkan dia melihat akan menyusul ke partai lain pendukung pemerintahan Jokowi, yakni PKB, Nasdem, PPP, maupun Hanura.

"Jika ini berlanjut, jelas kebijakan bagus yang ditetapkan Jokowi akan berantakan. Harapan akan adanya kabinet yang fokus untuk bekerja bagi kabinet tinggal bualan," ujar Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Senin (22/1/2018).

Baca: Hanura Kubu Sudding Sebut OSO Menarik Mahar Rp 350 Juta

Perlu diketahui, kata dia, hampir setengah anggota kabinet yang ada saat ini merupakan wakil dari partai politik.

Jelas, menurutnya, yang tertanggu bukan hanya kerja kabinet, tapi juga nasib bangsa ini.

Tarik menarik kepentingan partai dan urusan kabinet juga akan sulit dihindari.

Baca: Jokowi Akan Touring Gunakan Chopperland ‎di Trans Papua

Bahkan pada tingkat tertentu, menurutnya akan sulit membedakan aktivitas kabinet dengan partai.

Bila hal tersebut terjadi, menurut dia, tak ada yang bisa dipersalahkan kecuali presiden sendiri.

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini