Baca tanpa iklan
Pemerintah telah memulai rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik seperti pasar, rumah sakit, puskesmas, rumah ibadah dan sekolah yang rusak pascabencana gempa bumi di Nusa Tenggara Barat.
Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram dan wilayah terdampak di NTB.
“Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan Pasar seperti di Kecamatan Tanjung dan Pemenang agar perekonomian masyarakat cepat pulih. Kami juga membuat rumah sakit sementara agar pelayanan kesehatan bisa secara berangsur pulih seperti untuk kebutuhan pasien ICU. Demikian juga rehab rekon sekolah, rumah ibadah juga telah dimulai, Pelaksanaannya akan dikerjakan oleh BUMN Karya,” jelas Menteri Basuki kepada awak media dalam jumpa pers di eks Bandara Selaparang, Kota Mataram, Sabtu, 1 September 2018.
Fasilitas publik lain yang sudah mulai dikerjakan perbaikannya adalah Masjid Raya Hublul Wathan di Jalan Raya Udayana, Kota Mataram. Kecepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai fasilitas publik pasca gempa sangat penting bagi pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di NTB.
Dalam Inpres No.5 tahun 2018, rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan, kesehatan, agama, dan penunjang perekonomian bisa berfungsi Desember 2018 dan sarana lain diselesaikan paling lambat Desember 2019.
Dari hasil identifikasi awal BNPB dan Kementerian PUPR sebanyak 972 fasilitas publik dilaporkan rusak, 291 sudah dilakukan verifikasi terdiri 254 fasilitas pendidikan, 6 rumah ibadah, 12 fasilitas kesehatan, 17 pasar dan 2 kantor.
Untuk jenis kerusakannya, dari 291 yang terverifikasi, 118 mengalami rusak berat, 106 rusak sedang dan 67 rusak ringan. Dari jumlah tersebut, sudah dikerjakan sebanyak 56 fasilitas publik.
“Jumlah ini sementara karena masih terus dilakukan verifikasi,” ujar Menteri Basuki.
Usai jumpa pers, Menteri Basuki dan rombongan meninjau gedung RSUD Mataram dan SMP 6 Mataram yang telah selesai dilakukan audit teknis oleh Tim Balitbang Kementerian PUPR.
Dari hasil audit, struktur bangunan SMP 6 masih aman. Agar proses belajar mengajar tidak terganggu akan dibangun sekolah sementara diseberang sekolah yang ada, sambil perbaikan dilakukan.
Selanjutnya akan dilakukan rehabilitasi oleh BUMN Karya dan ditargetkan satu bulan sudah selesai dan siap difungsikan. Agar bisa sesuai target Menteri Basuki menginstruksikan agar dilakukan penambahan tenaga kerja.
Perbaikan rumah yang jumlahnya lebih besar ditargetkan dapat selesai 6 bulan dengan dikerjakan sendiri oleh masyarakat secara gotong royong. Pemerintah memberikan bantuan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak yakni Rp 50 juta rumah rusak berat, Rp 25 juta rumah rusak sedang dan Rp 10 juta rumah rusak ringan.
Verifikasi dilakukan oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang kemudian ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati sebagai dasar pemberian bantuan.
“Dengan dikerjakan sendiri, masyarakat tidak hanya menjadi penonton saja. Masyarakat diajak bekerja sehingga NTB bangkit kembali. Pemerintah memberikan bantuan dana bukan ganti rugi. Melalui bantuan dana tersebut, rumah yang dibangun harus lebih baik dan tahan gempa karena NTB merupakan daerah rawan gempa,” ujarnya.
Pembangunan rumah tahan gempa bisa oleh masyarakat dibantu tenaga pendamping yang berasal dari 400 insinyur muda CPNS PUPR, mahasiswa, Tim Balitbang PUPR dan relawan.