Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terjadinya aksi baku tembak antara prajurit TNI dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di kabupaten Nduga, Papua, Kamis (7/3/2019) lalu, membuat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla angkat bicara.
Jusuf Kalla mengatakan status di kawasan itu bisa ditingkatkan menjadi operasi militer, namun bukan darurat militer.
Baca: Anggota DPR: Panglima TNI Harus Ambil Tindakan Tegas Berantas Tuntas KKB di Nduga
Tentu saja usul tersebut bisa dipertimbangkan kembali dari sisi TNI maupun Polri. Hal itu karena kabupaten Nduga dikenal sebagai daerah rawan teror.
"Ya usul sih tentu, tapi ini tergantung pertimbangan daripada TNI dan Polri, karena ini kan sifatnya gerilyawan semacam bergerilya itu kan, jadi menteror orang, masyarakat," ujar Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (12/3/2019).
Menurutnya, lantaran di kawasan itu masih berlangsung pembangunan proyek infrastruktur Trans Papua, maka statusnya bisa ditingkatkan menjadi 'operasi militer'.
"Jadi belum, hanya penilaiannya ini, operasi tentu harus ditingkatkan tapi tidak berarti harus (dinaikkan statusnya menjadi) keadaan darurat," jelas Jusuf Kalla.
Karena proyek pembangunan Trans Papua yang masih berlangsung hingga kini dan butuh pengawalan ketat, maka Jusuf Kalla pun menilai perlu ada peningkatan jumlah tentara yang dikerahkan untuk melakukan penjagaan di wilayah itu.
"Ya tentu dibutuhkan, apalagi pembangunan di situ kan," kata Jusuf Kalla.
Sebelumnya, tiga prajurit TNI tewas dalam baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi di Kabupaten Nduga, Papua.
KKB tersebut diduga merupakan kelompok pimpinan Egianus Kogoya.
Baca: Ketua DPR: Berikan Respons Tegas Pada KKB di Nduga
Satu diantara TNI korban tewas itu adalah Serda Anumerta Siseanto Bayu Aji yang tengah bertugas mengawal proyek infrastruktur Trans Papua Wamema Mumugu.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun telah memerintahkan TNI dan Polri agar segera menyelesaikan kasus yang melibatkan kelompok sipil bersenjata di Papua itu.