Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) mencari calon yang tidak terpapar radikalisme.
Demikian disampaikan Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih kepada Tribunnews.com, Jumat (21/6/2019).
Baca: Istri dan Anak Mantan Danjen Kopassus Soenarko Ajukan Penangguhan Penahanan Sejak 21 Mei 2019
"Kita memang mencari calon yang tidak terpapar radikalisme," ujar akademisi Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini kepada Tribunnews.com.
Karena itu Pansel Capim KPK melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam proses seleksi Capim KPK.
Khususnya untuk mengantisipasi adanya Calon Pimpinan KPK terpapar ideologi radikalisme.
Yenti Garnasih mengatakan, langkah menggandeng BNPT dan BIN ini dilakukan karena melihat pertumbuhan paham radikalisme di Indonesia belakangan ini.
Baca: Meski Tak Bicara Sepatah Katapun, Hakim MK Kembali Tegur Bambang Widjojanto, Begini Kronologinya
Baca: 4 Pekerja Pabrik Mancis Selamat Berkat Makan Siang, Pipit: Kawanku Semua Habis, Mana Kawanku?
Karena itu Pansel KPK berharap BNPT dan BIN bisa menjadi filter utama untuk menyaring Capim KPK, khususnya agar tidak ada calon yang terpapar ideologi radikalisme.
"Kita hanya tidak ingin menghasilkan Capim yang terpapar radikalisme, selain juga harus memenuhi syarat yang lain yang tidak kalah pentingnya," tegas Yenti Ganarsih.
Anggota DPR Inginkan Capim KPK Tak Terpapar Paham Radikal
Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bersih dan tidak terpapar paham ideologi lain di luar Pancasila.
Demikian menurut anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu kepada Tribunnews.com, Jumat (21/6/2019).
Baca: Jokowi Ulang Tahun, Ini Ucapan Selamat dari Maruf Amin Hingga Fadli zon
Ini menanggapi langkah Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK turut bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengecek rekam jejak calon. Khususnya untuk mengantisipasi adanya Calon Pimpinan KPK terpapar ideologi radikalisme.
"Memang seharusnya dilakukan demikian. Supaya pimpinan KPK, apalagi yang dilakukan seleksi secara terbuka, benar-benar harus clear and clean dari paham ideologi lain di luar Pancasila," ujar mantan aktivis '98 ini.
Selain itu Masinton Pasaribu juga meminta Pansel calon pimpinan KPK mencari orang-orang pemberani dalam menakhodai lembaga antirasuah ke depan.