Baca tanpa iklan
Menteri di zaman Orde Baru yang sekaligus ekonom senior, Profesor Emil Salim menanggapi pernyataan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP), Eko Sulistyo terkait ibu kota baru.
Awalnya, Eko Sulistyo mengeklaim pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Pulau Kalimantan demi pembangunan yang merata di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Eko Sulistyo saat menjadi narasumber di acara, Sapa Indonesia, pada Jumat (23/8/2019).
"Untuk pemerataan pembangunan, karena selama ini juga masalah ketimpangan regional juga masih tinggi," kata Eko Sulistyo dikutip TribunJakarta.com dari tayangan langsung Kompas TV.
Baca: Pindah Ibu Kota, Kemendagri: DPR Belum Dilibatkan Karena Kajian Masih Berlangsung
Baca: Soal Pemindahan Ibu Kota, Sejarawan LIPI Sebut Perlu Ada Badan Otoritas Khusus
Hal itulah yang membuat Emil Salim menanggapi secara emosional pernyataan Eko Sulistyo.
Lantas, Emil Salim membeberkan fakta hingga menyinggu soal Aceh dan Batam.
Emil Salim menilai dana untuk pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan sebesar Rp 446 triliun sangatlah besar.
Dirinya juga menilai jika uang sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan pemerintah dengan sebaik mungkin, yakni untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan.
"Rp 446 triliun adalah uang besar yang dipakai untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan," tegas Emil Salim.
Emil Salim lantas membongkar fakta alasan pemerintah melakukan pemindahan ibu kota demi pemerataan pembangunan cuma omong kosong belaka.
Pasalnya pembangunan besar-besaran di Aceh dan Batam nyatanya tak memberikan efek yang berarti terhadap kemajuan dua daerah tersebut.
Baca: Menteri di Era Orde Baru Kritik Rencana Pemindahan Ibu Kota RI
Baca: Kemendagri: Jangan Pilih Daerah Otonom Jadi Ibu Kota Baru
"Dan pembangunan Batam dan Aceh tidak membuktikan, memicu pemerataan ekonomi di Aceh atau di Batam," ucap Emil Salim.
"Jadi yang keliru adalah seolah-olah pembangunan kota baru menjadi pemicu pembangunan yang menimbulkan pemerataan, salah!" tambahnya dengan emosional.
Menurut mantan menteri di zaman Presiden Soeharto tersebut, yang dapat memicu pemerataan pembangunan adalah dengan mengembangkan SDM.