Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari Senin (2/9/2019) ini, Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) akan menyerahkan 10 nama capim terpilih kepada Presiden Joko Widodo ( Jokowi).
Rencananya, pansel menyerahkan 10 nama capim KPK terpilih pada pukul 15.00 WIB. Meski tahapan seleksi sudah menuju tahap akhir, sejumlah kritik masih terus menghantui Pansel Capim KPK.
Bahkan, Pansel Capim KPK periode 2019-2023 ini dianggap sebagai pansel terburuk yang pernah ada selama penjaringan capim KPK.
Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya capim yang memiliki rekam jejak buruk, tetapi diloloskan oleh pansel.
Tak heran jika publik pun geram kepada pansel, salah satunya Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi pegiat anti-korupsi.
"Saya khawatir di antara pansel terdahulu, ini Pansel terburuk yang pernah ada yang mungkin pula potensi untuk memunculkan kualitas KPK yang sama buruknya," kata Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto dalam diskusi Formappi di Matraman, Jakarta Timur, Minggu (1/9/2019).
Baca: Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Sweeping Asrama Mahasiswa Papua
Para capim yang diloloskan tetapi memiliki rekam jejak buruk tersebut di antaranya berasal dari kepolisian dan kejaksaan.
Capim dari kepolisian yakni Irjen Pol Antam Novambar, Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto, Firli Bahuri, dan Brigjen Sri Handayani.
Sementara itu, dari kejaksaan yakni Sugeng Purnomo, Johanis Tanak, dan Jasman Panjaitan.
Prosedural dan Resisten Kritik
Pengamat politik Jeirry Sumampow menilai, Pansel Capim KPK saat ini terlalu prosedural dan resisten terhadap masukan dan kritik.
"Terlalu prosedural. Bahkan kalau kita lihat mereka resisten terhadap masukan dan kritik karena mereka merasa secara prosedural sudah melaksanakan itu dan dalam proses itu mereka tidak berpihak dan lain-lain," kata Jeirry.
Ia juga mengatakan, salah satu tantangan Pansel KPK yakni kemandirian dan independensi.
Namun, Pansel Capim KPK ini justru menempatkan hal tersebut dalam frame prosedur dan administratif.