Baca tanpa iklan
Begitu juga dengan pengawasan yang dilakukan KPK Novel menyatakan bahwa pihaknya pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan penuh pertanggungjawaban.
“Kami ungkap ke publik. Sementara penegak hukum lain dalam menyelesaikan perkara banyak yang tak tuntas, tak jelas tak ada pengawasan justru tak dipermasalahkan. Saya khawatir ada kelompok tertentu dapat duit banyak, ketakutan kekhawatiran ditangkap,” kata Novel.
Dukungan dari eks pimpinan KPK
Sementara itu, komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jilid I dan II mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/9/2019) pagi guna membahas terpilihnya pimpinan baru dan pembahasan revisi Undang-Undang KPK di DPR.
"Kami datang ke KPK untuk berkomunikasi dengan pimpinan KPK untuk menggali lebih dalam apa, mengapa, dan bagaimana," ujar Ketua KPK periode 2003-2007 Taufiequrachman Ruki dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin siang.
Pertemuan itu dikatakan oleh pensiunan inspektur jenderal polisi tersebut didasari rasa kecintaan para mantan Pimpinan KPK kepada KPK serta komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi.
Baca: Pimpinan KPK Kembalikan Mandat, Jokowi: KPK Itu Lembaga Negara Jadi Bijaklah Kita dalam Bernegara
Baca: Gedung Merah Putih KPK Dijaga Ketat Aparat Kepolisian
Pertemuan dipicu polemik mengenai revisi UU KPK dan lima pemimpin baru KPK yang baru dipilih oleh DPR.
Kedua hal itu dituding sebagai upaya melemahkan pemberatasan korupsi.
Ruki hadir bersama Chandra M Hamzah, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, Junino Jahja, Eko Soesamto Tjiptadi, Roni Ihram Maulana, dan Ina Susanti.
"Jangan sampai kendor dan pesan ini harus disampaikan kepada siapapun. Kepada KPK, pegiat anti-korupsi, dan semua pihak yang harus punya komitmen yang sama, termasuk Pemerintah dan DPR," ucap Ruki.
Chandra M Hamzah, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011, menambahkan pertemuan hari ini menegaskan bersama bahwa gerakan pemberantasan korupsi tak boleh berhenti.
"Tidak ada negara maju yang tingkat korupsinya tinggi. Ini komitmen bersama," kata Chandra menanggapi polemik seputar revisi UU KPK dan pimpinan baru di lembaga antirasuah.