Sementara itu eksploitasi isu radikalisme juga dianggap hal yang kontroversial dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, terutama di periode pertama.
"Seolah orang-orang Indonesia radikal dan terorisme, menurut saya orang kita moderat kok," ujarnya
Menurutnya, hal ini bertentangan dengan cita-cita pemerintah untuk menarik investasi.
"Saya katakan kita ingin investasi masuk, tapi orang ditakut-takuti dengan isu radikalisme dan terorisme," ucapnya.
Peran Legislatif
Sebelumnya, Fadli Zon juga mengungkapkan peran legislatif harus tetap dilaksanakan.
Meski antara partai yang berada di dalam pemerintahan lebih banyak dibandingkan partai yang berada di luar pemerintahan, fungsi legislatif harus tetap berjalan.
Fadli Zon menyebut harus tetap ada yang memperingatkan pemerintah.
Meski diketahui, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menjadi Menteri Pertahanan dalam kabinet Jokowi.
"Ya saya pikir harus ada yang tetap memperingatkan pemerintah, harus berbeda peran eksekutif dengan peran legislatif,” ucapnya.
Fadli Zon mengungkapkan, harus menjalankan peran masing-masing dalam berjalannya pemerintahan.
“Peran eksekutif dan legislatif berbeda. Siapa pun yang berada di eksekutif ya di eskskutif. Sedangkan tupoksi legislatif berbeda, termasuk pengawasan dan kritik,” ucapnya.
(TRIBUNNEWS.COM/Wahyu Gilang Putranto) (Kompas.com/Audia Natasha Putri)