Baca tanpa iklan
Sebelumnya, Menteri BUMN, Erick Thohir telah mengumumkan Ahok akan menjadi Komisaris Utama Pertamina di Istana Negara, Jumat (22/11/2019).
Erick Thohir menyebutkan Ahok akan jadi Komisaris Utama didampingi oleh Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin.
"Saya rasa sudah putus dari beliau, pak Basuki akan menjadi Komisaris Utama di Pertamina. Lalu didampingi oleh pak Wamen, pak Budi Sadikin jadi wakil komisaris utama," terang Erick Thohir.
Kemudian Erick Thohir juga menjelaskan Direktur Keuangan Pertamina akan diisi oleh Emma Sri Martini, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama Telkomsel.
Selain itu, Mantan Komisioner KPK, Chandra Hamzah akan menjadi Komisaris Utama Bank Tabungan Negara (BTN) dan Pahala N Marsury akan menjadi Direktur Utama BTN.
"Lalu nanti juga ada Direktur Keuangan yang baru, ibu Emma dari yang sebelumnya Dirut Telkomsel," jelas Erick Thohir.
"Karena memang kan pak Pahala ada tugas baru juga sebagai Dirut BTN. Dan Komisaris Utamanya pak Chandra Hamzah," tambahnya.
Sejumlah tokoh yang akan menduduki jabatan baru di beberapa BUMN tersebut telah melalui Tim Penilai Akhir (TPA).
Erick Thohir juga menjelaskan Pertamina bukan merupakan perseroan terbatas yang terbuka sehingga proses pengangkatan Ahok dapat dilakukan Senin depan.
"Kalau Pertamina kan PT bukan tbk (terbuka), jadi bisa segera proses bisa hari ini ataupun senin," tutur Erick Thohir.
Mengenai pro dan kontra penunjukkan Ahok menjadi petinggi BUMN, Erick Thohir menilai hal tersebut merupakan hal yang biasa.
Namun Erick Thohir mengatakan untuk memberikan kesempatan bekerja dan melihat hasil kerja para pimpinan baru tersebut.
"Saya rasa kalau pro kontra tidak hanya pak Basuki mungkin saya sendiri juga ada pro kontra, pak Chandra juga ada pro kontra," ucap Erick Thohir.
"Yang penting kan begini. Kasih kita kesempatan bekerja dan lihat hasilnya. Kadang-kadang kan kita ini semua suudzon tanpa melihat hasil. Yang penting kan kita sekarang kerja," imbuhnya.
Erick Thohir juga menegaskan seluruh komisaris di BUMN harus mundur dari keanggotaan partai politik.
Hal ini dikarenakan untuk menjaga independensi pada BUMN. (*)
(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)