News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Penghapusan Ujian Nasional

Kata Pakar Pendidikan Soal Program 'Merdeka Belajar' Usulan Nadiem Makarim, Konsep Belajar Abad 21

Penulis: Inza Maliana
Editor: Miftah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mendikbud Nadiem Makarim (kiri) menyalami Presiden Joko Widodo yang menyaksikan Pentas #PrestasiTanpaKorupsi yang digelar di SMKN 57, Jati Padang, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). Drama tersebut diperankan oleh tiga menteri, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandi yang tampil bersama komedian Bedu dan Sogi. TRIBUNNEWS/HO/BIRO PERS

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim meluncurkan program 'Merdeka Belajar'.

Program tersebut baru saja diluncurkan di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Mendikbud Nadiem Makarim di acara Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). (TRIBUNNEWS/FAHDI FAHLEVI)

Ada empat pokok kebijakan pendidikan merdeka belajar yang ia soroti.

Program tersebut adalah Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

Nadiem memang digadang-gadang membawa angin segar bagi dunia pendidikan.

Program-program yang ia susun bisa memberi perubahan dalam pendidikan.

Contohnya seperti dihapuskannya UN dan digantikan dengan semacam asesmen kompetensi dan survei karakter.

Apakah memang benar program yang diusulkan Nadiem, benar-benar akan mengubah dunia pendidikan?

Tribunnews.com menghubungi Furqon Hidayatullah, Pakar Pendidikan dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Furqon memberi komentar mengenai program-program yang diusung Nadiem Makarim.

Tak hanya itu Furqon juga mengungkapkan pandangannya untuk generasi mendatang terkait kebijakan Nadiem Makarim.

Furqon menilai Nadiem sudah memahami ada perubahan zaman mengenai dunia pendidikan.

Baca: Ujian Nasional Dihapus, JK Mengkritik hingga Maruf Amin Tak Masalah Asal Alat Ukur Jelas

Baca: Indra Charismiadji Tanggapi Merdeka Belajar, Nadiem Makarim: Persiapan Guru Sangat Penting

"Ya mungkin awal-awal ada beberapa hal yang perlu dibenahi,"

"Pak Nadiem inikan melihat perkembangan zaman, sekarang ini bahwa ijazah tidak menjamin kompetensi," tuturnya kepada Tribunnews.com, Rabu (11/12/2019).

Furqon menilai, pembelajaran memang seharusnya sudah diarahkan kepada konsep belajar abad 21.

"Artinya sekarang ini diarahkan bahwa pembelajaran itu harus mengarah kepada konsep belajar abad 21,"

"Dalam konsep belajar yang baru di abad 21 itu, tugas guru adalah bagaimana mendorong murid untuk mau belajar," ujar Furqon.

Cara mendorong murid mau belajar, menurut Furqon, adalah permasalahan saat ini.

"Permasalahan utama sekarang ini bagaimana mendorong murid mau belajar, sekarang ini menjadi persoalan lembaga pendidikan seluruh Indonesia itu," ujar Dirut Pascasarjana UNS itu.

Jadi, menurut Furqon, konsep belajar abad 21 mendorong kompetensi per-individu.

"Sekarang ini kalau siswa tidak mau belajar ya tidak dapat apa-apa, kualitasnya jadi nihil karena sekarang ini paradigma pembelajaran sudah berubah total," ujarnya.

Menurut Furqon, istilah 'titip nama' jika ada tugas kelompok harusnya sudah tidak berlaku lagi.

"Kalau dulu ada kelompok, itukan anggota kelompok bisa ikut nama saja, sekarang itu tidak bisa, kalau tidak aktif ya tidak dapat apa-apa," ungkapnya.

Furqon pun menjelaskan jika paradigma pembelajaran sudah berubah, seperti adanya prinsip kolaborasi.

"Itulah prinsip kolaborasi, makanya dalam abad 21 itu pembelajaran harus bersifat kolaboratif, bagaimana bekerja sama dengan teman yang lain," tutur Furqon.

Untuk berbagai kebijakan baru yang nantinya dibuat oleh Nadiem, Furqon tidak membermasalahkannya.

Selagi kebijakan itu bisa dilihat dari berbagai sisi dan bersifat positif.

Furqon juga menambahkan jika nantinya dalam kebijakan ada kekurangan, maka harus dicari solusinya bersama.

(Tribunnews.com/Maliana)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini