Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menegaskan, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China soal Natuna.
Sementara itu, pengerahan personel TNI di Natuna terus dilakukan untuk mengusir kapal-kapal pencari ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
"Prinsipnya begini Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan China," terang Mahfud MD dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Metrotvnews, Minggu (5/1/2020).
Menurut Mahfud MD, negosiasi hanya dilakukan saat ada masalah bilateral terkait konflik yang terjadi antar dua negara.
"Karena kalau negosiasi berarti masalah bilateral yang ada konflik tentang perairan ini," terangnya.
Sementara dalam kasus Natuna ini tidak ada konflik antara Indonesia dengan China.
Mahfud MD menyebut Perairan Natuna sepenuhnya milik Indonesia.
Hal tersebut berdasar pada konvensi internasional di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
"Nah perairan ini tidak ada konflik sepenuhnya milik Indonesia berdasar konvensi internasional UNCLOS 1982 menyatakan,
bahwa Natuna itu adalah merupakan ZEE Indonesia," terang Mahfud MD.
Beda Pandangan Prabowo Subianto dan Retno Marsudi Soal Klaim China atas Natuna
Dikutip dari Kompas.com, Retno Marsudi menyatakan, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan kapal-kapal China di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Perairan Natuna.
Retno Marsudi Menjelaskan, ZEE Indonesia tersebut telah ditetapkan oleh United NationS Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
Maka dari itu, Retno Marsudi meminta China mematuhi aturan tersebut karena bagian dari UNCLOS 1982.
"Tiongkok merupakan salah satu part dari UNCLOS 1982 oleh sebab itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati UNCLOS 1982," ujar Retno Marsudi.
Sebalinya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan, adanya penangkapan tiga kapal China yang melalui Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Perairan Natuna di Kepulauan Riau, tidak akan menghambat investasi dengan China.
"Kita cool saja, kita santai," ujar Prabowo, dikutip Tribunnews dari Kompas.com.
Prabowo menuturkan, soal tiga kapal asing milik China yang memasuki perairan Indonesia, pihaknya masih membahas untuk mencari solusi dengan kementerian lain.
"Ya saya rasa harus kita selesaikan dengan baik, bagamaimana pun adalah negara sahabat," jelas Prabowo.
Soal Kapal Asing Pencuri Ikan Masuk ke Natuna, Luhut Binsar Panjaitan Bela Edhy Prabowo
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membela Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo soal masuknya kapal asing ke Indonesia.
Luhut membantah, masuknya kapal asing ke perairan Indoensia meningkat setelah Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Menurut Luhut, Edhy tetap mengawasi seluruh perairan di Indonesia.
"Saya mau jelasin ya, jangan dibilang setelah Pak Edhy ini lebih banyak kapal asing masuk. Tidak," tegas Luhut dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Sabtu (4/1/2020).
"Tidak betul itu, tidak benar. Saya ulangi sekali lagi tidak benar.
Karena kami punya data lengkap kok, KKP itu masih bergerak," tambah Luhut.
Luhut menyebut, kapal coast guard (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia atau Indonesia Sea) milik KKP masih tetap berpatroli di bawah kepemimpinan Edhy.
Hanya saja menurut Luhut, saat ini Indonesia kekurangan armada coast guard.
"Hanya kan memang intensitasnya coast guard-nya kita belum bisa sebanyak yang lain karena jumlah kapalnya juga terbatas," terang Luhut.
Tak hanya itu, coast guard Indonesia juga harus menjaga perairan dari aktivitas penyelundupan.
"Kemarin misalnya kita mobilisasi penanganan nikel yang diselundupkan, itu ada berapa puluh kapal kita pindah ke sana semua," jelas Luhut.
"Kita belum mampu di barat, dari situ orang lain datang masuk," tambahnya.
Luhut menegaskan, pihaknya hingga kini masih berusaha memperbaiki penjagaan di perairan Indonesia.
"Kalau barang enggak kau jaga ya orang datenglah, coba kamu nggak jaga rumahmu, kan orang dateng, nah itu," kata Luhut.
"Jadi kita perbaiki penjagaan kita tapi bukan coast guard dengan KKP tidak bekerja atau kurang bekerjanya setelah Pak Edhy,
tidak betul juga itu. Saya ingin luruskan itu, karena saya ikuti betul itu," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China memasuki Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Hal tersbeut lantas memicu konflik antara China dan Indonesia.
Pasalnya, Pemerintah China bersikukuh negaranya tidak melanggar hukum internasional yang ditetapkan lewat konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).
Dikutip dari Kompas.com, Juru Bicara kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang mengatakan bahwa Perairan Natuna termasuk dalam Nine Dash Line China.
Sementara itu, Pemerintah Indoensia menegaskan, tidak akan pernah mengakui Nine Dash atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh China.
(Tribunnews.com/Nanda Lusiana Saputri) (Kompas.com/Nur Fitriatus Shalihah/Haryanti Puspa Sari/Ade Miranti Karunia)