TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menanggapi desakan Indonesian Corruption Watch (ICW) supaya dirinya dicopot dari jabatan menteri.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menegaskan orang yang bisa mencopot dirinya dari kursi menteri hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Yang bisa mencopot saya presiden, bukan dia (ICW)," kata Yasonna Laoly usai bertemu Ketua DPR RI Puan Maharani, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1/2020) malam.
Yasonna Laoly yakin dirinya tidak bersalah dalam kekeliruan data perlintasan tersangka KPK Harun Masiku.
"Sepanjang saya benar, apapun saya labrak. Jangan pakai kata labrak lah. Apapun akan saya perjuangkan," jelasnya.
Baca: Harun Masiku Buron KPK, Politikus PDIP: Partai Justru Tidak Diuntungkan, Lebih Baik Serahkan Diri
Sistem di Ditjen Imigrasi lah menurut dia yang memang bermasalah dan sudah ia perintah untuk segera dilakukan pergantian.
"Karena masalah Masiku memang sistem kami yang sedang dalam apa itu kok. Sudah berapa tahun saya menyuruh pergantian sistem," tegasnya.
Baca: Pengamat: Soal Panggilan KPK, Zulkifli Bisa Meniru Sikap Muhaimin
Sebelumnya juga Yasonna menepis tudingan 'buang badan' dari kekeliruan data perlintasan tersangka KPK Harun Masiku melalui keputusan mencopot Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie.
Yasonna mengaku sudah beberapa bulan yang lalu memerintahkan Ditjen Imigrasi untuk memperbaiki sistem mereka.
Baca: Komentari Pencopotan Ronny Sompie, Politikus: Jangan Salahkan Publik jika Spekulatif Negatif Muncul
"Saya sudah beberapa bulan lalu memerintahkan itu untuk diperbaiki sistemnya," tegas politikus PDI Perjuangan ini ketika ditemui wartawan di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1/2020).
Jadi dia tegaskan, pihaknya tidak bisa disalahkan atas kasus tersebut.
Yasonna harus ikut bertanggung jawab
Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tetap harus bertanggung atas kekeliruan data yang menyebabkan hal krusial pada kasus Harun Masiku.
Diketahui Yasonna mencopot Ronny Sompie dari jabatan Direktur Jenderal Imigrasi.
Pencopotan dilakukan lantaran Ronny dianggap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas keterlambatan data Imigrasi soal keberadaan Harun Masiku.
Baca: Pesawat Carter Pertama Bertolak dari Tokyo ke Wuhan Untuk Evakuasi 200 Warga Jepang