Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fitri Wulandari
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) merupakan bagian dari pembatasan interaksi (Social Dinstancing) tatap muka maupun kontak fisik untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19).
WFH ini tidak hanya dilakukan oleh banyak korporasi, namun juga diterapkan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga (K/L) pemerintahan.
Baca: KONDISI TERKINI Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Pascapositif Corona
Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Sebagai lembaga pemerintahan yang berfokus pada bidang kaji terap teknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pun turut menerapkan WFH.
Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan, lembaga ini menggunakan aplikasi khusus, yakni 'Fabiola' untuk menjaga produktivitas kerja para pegawainya.
Fabiola merupakan sebuah aplikasi yang disusun oleh BPPT untuk melakukan presensi secara digital berdasar pada aspek deteksi wajah (face biometric) dan lokasi (location authentication).
Saat ini, penerapan presensi menggunakan aplikasi ini telah memasuki hari kedua dalam pelaksanaan sistem WFH.
Melalui Fabiola, Hammam mengaku dirinya dapat mengetahui bahwa nyaris 2.000 pegawai BPPT telah melakukan presensi digital melalui ponselnya masing-masing.
"Seiring imbauan Social Distancing dan work from home, BPPT sedang menjalankan presensi digital dari jarak jauh. Sistem aplikasi ini bernama Fabiola yang merupakan singkatan dari presensi berbasis Face Biometric dan Location Authentication," ujar Hammam, di Kantor BPPT, Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Ia pun menjelaskan bahwa penerapan WFH adalah bentuk digitalisasi pekerjaan dari rumah.
Sekaligus membangun manajemen pengetahuan terkait kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi.
Sistem ini juga menggunakan teknologi face recognition yang selama ini sudah dikembangkan.
Fabiola ini dapat mencatatkan kehadiran dan kepulangan kerja para pegawai dari berbagai lokasi.
Selain itu, dapat pula memudahkan cara pencatatan kehadiran (presensi) menggunakan perangkat mobile phone dengan akurasi 100 % pada biometric pegawai serta dan berbasis data pegawai.
Melalui penggunaan aplikasi Fabiola ini, selain memantau kehadiran, pegawai juga wajib melaporkan apa saja kinerja yang telah mereka selesaikan.
Kemudian, bukti bahwa ASN telah menyelesaikan kinerja itu pun harus dilengkapi bukti foto pekerjaan yang telah dilakukan.
Hammam lalu menyebutkan tahapan penggunaan aplikasi ini, mulai dari check in untuk presensi kehadiran hingga check out untuk presensi kepulangan kerja.
"Dengan presensi seperti itu, saat jam masuk kerja ASN pertama melakukan check in, aplikasi pun memindai langsung lokasi karyawan, sambil memvalidasi kehadiran via foto selfie yang bersangkutan. Selanjutnya pada saat presensi pulang atau check out, ASN diminta pula untuk melampirkan foto pekerjaan yang sudah diselesaikan," kata Hammam.
BPPT tidak hanya memiliki kantor yang tidak hanya berlokasi di Jakarta Pusat dan Puspiptek Serpong saja.
Namun juga laboratoria dan fasilitas yang tersebar di Yogyakarta, Surabaya, Bali, dan Lampung.
Sehingga aplikasi Fabiola ini tentunya akan memudahkan para pegawai dalam melakukan validasi kehadiran, dimanapun mereka berada.
Saat ini, kata dia, aktivitas kaji terap tetap berlangsung dengan pembagian tugas yang tepat.
Baca: Penyesalan Profesor Korea Selatan yang Sepelekan Virus Corona: Saya Terlalu Percaya Diri
Ada pegawai yang tetap bekerja di laboratorium, dan ada pula yang memungkinkan untuk bekerja dari rumah.
"Imbauan ini dilakukan selama dua minggu ke depan, sesuai imbauan Social Distance yang membatasi ruang gerak, interaksi, dan kerumunan," pungkas Hammam.
Kementerian dinilai efektif lakukan social distancing
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kebijakan Social Distancing yang membatasi interaksi, baik kontak fisik maupun tatap muka telah diterapkan secara efektif oleh lingkungan kementerian.
Langkah ini diambil sebagai upaya dalam mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) yang semakin masif di Indonesia.
Baca: Perangi Virus Corona, Presiden Uni Eropa Minta Negara Anggota Berbagi Peralatan Medis
Menurut Luhut, pengurangan interaksi secara langsung ini cukup efektif dilakukan kementeriannya dan kementerian lainnya.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam momen live di akun Instagram resmi milik Kemenko Kemaritiman dan Investasi.
"Saya pikir pengurangan itu sudah bagus, kemudian saya lihat kesadaran teman-teman semua di BUMN, di Kementerian Perhubungan, di Kemenko Maritim dan semua jajaran kami di sini itu juga sudah sangat baik," ujar Luhut, Selasa (17/3/2020).
Baik dirinya maupun para menteri lainnya kini mulai membiasakan diri menerapkan sistem yang diarahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni work from home (WFH).
Melalui sistem ini, seluruh warga diimbau untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah.
Menurutnya, virtual meeting maupun teleconference merupakan salah satu cara yang efisien dalam berbagi informasi.
Ia menilai sistem kerja seperti ini layak untuk dipertimbangkan agar diterapkan di masa depan.
Baca: Langkah Cepat Pemerintah Sangat Diperlukan Atasi Penularan Virus Corona
Terlebih saat ini telah didukung canggihnya teknologi di era disrupsi digital.
"Untuk ke depan ini, artinya dengan melakukan pertemuan seperti ini lebih efisien. Tidak perlu traveling, apalagi makin bagus teknologinya," kata Luhut.