Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Gibran diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk maju mencalonkan diri dalam pemilihan Wali Kota Solo pada 2020 ini.
Pencalonan Gibran yang maju dalam pemilihan Wali Kota Solo ini dianggap banyak menimbulkan pertanyaan oleh masyarakat.
Hari ini, Kamis (23/7/2020) dalam siaran langsung "Overview" yang tayang di kanal YouTube Tribunnews.com, akan membahas mengenai 'Gibran VS Kotak Kosong?'.
Andreas Hugo Pareira selaku Politisi PDIP, Nurul Sutarti selaku Ketua KPU Solo, Drajat Tri Kartono selaku Pengamat Sosiologi Politik UNS, dan Pangi Syarwi Chaniago selaku Analis Politik Voxpol turut hadir dan membahas mengenai tema tersebut.
Sebelumnnya diketahui bahwa adanya pemilihan pasangan calon ini dipilih melalui rapat DPP partai, maka apapun keputusan ketua umum, kader partai wajib melaksanakannya, hal tersebut dijelaskan oleh FX Rudi selaku Wali Kota Solo saat ini sekaligus politikus PDIP.
Andreas Hugo Pareira selaku Politisi PDIP menyatakan bahwa proses pengusulan calon pilkada Bupati dan Walikota harus melalui proses penjaringan, seleksi kemudian baru diputuskan.
Pangi Syarwi Chaniago selaku Analis Politik Voxpol, menilai ini merupakan fenomena yang luar biasa, karena Gibran adalah anak presiden yang pertama kali mencalonkan diri dalam Pilkada.
Ia menyatakan fenomena ini akan menimbulkan sentimen-sentimen politik di masyrakat, karena saat ini Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden.
Sementara menurut pengamat sosiologi politik UNS Drajat Tri Kartono menyatakan bahwa kemungkinan partai lain tidak maju untuk mencalonkan diri dikarenakan, mengingat Gribran adalah anak presiden Jokowi yang dulunya pernah menjadi Wali Kota Solo yang berhasil.
Hal ini dianggapnya sebagai tradisi poitik di Jawa yaitu adanya rasa 'pekewuh' terhadap pemimpin yang berkuasa.
Baca: Profil Bagyo Wahyono, Calon Penantang Gibran Jokowi di Pilkada Solo
Baca: Majunya Gibran Disebut Dinasti Politik, Politikus PDIP : Penentuan Akhir Ada di Rakyat
Nurul sutarti selaku Ketua KPU Solo menjelaskan bahwa pencalonan dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui gabungan partai politik dan melalui jalur perseorangan.
"Mengenai fenomena yang terjadi saat ini, KPU memberi kesempatan seluas-luasnya, supaya tidak terjadi pasangan calon tunggal" ungkap Nurul saat diwawancarai oleh wartawan Tribunnews.com.
KPU tetap akan memfasilitasi semua pasangan calon untuk melakukan metode kampanye yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
Apabila terjadi pasangan calon tunggal, maka debat akan dipergunakan untuk menyampaikan visi misi dari pasangan calon tersebut.