News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

UU Cipta Kerja

Banyak Anak Sekolah Ditangkap Saat Ikut Aksi Unjuk Rasa, KPAI Minta Aparat Hindari Praktik Kekerasan

Penulis: Inza Maliana
Editor: Muhammad Renald Shiftanto
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Polsek Bekasi Utara mengamankan pelajar di Stasiun Bekasi ketika hendak berangkat ke Jakarta mengikuti aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja, Selasa, (13/10/2020)

Beberapa di antaranya, Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok, Dedi Supandi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Riza Fahlevi.

Keduanya sempat mengatakan kepada awak media, akan memberikan sanksi hukuman berupa drop out (DO) atau dikeluarkan dari sekolah.

Peserta aksi unjuk rasa berlutut didepan orang tuanya usai ditahan karena terlibat aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja menunggu dijemput orang tuanya di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2020). Polda Metro Jaya mengamankan 561 demonstran yang didominasi oleh remaja berstatus pelajar yang diduga terlibat kerusuhan saat aksi penolakan Undang-Undang Cipta kerja. Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Baca juga: KPAI Minta Orang Tua Sabar Dampingi Anak Dalam Pembelajaran Jarak Jauh

Hal itu jika ada pelajar yang ikut aksi unjuk rasa terkait penolakan UU Omnibus Law, apalagi anarkistis.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listiyarti pun menyayangkan sikap kedua pejabat daerah tersebut.

"KPAI menyayangkan narasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang dimuat salah satu media yang mengancam anak-anak peserta aksi untuk dikeluarkan dari sekolah."

"Dan sebagai gantinya mengikuti pendidikan kesetaraan atau paket C dan diminta sekolah di pinggiran Sumatera Selatan."

"Artinya ada ancaman hak atas pendidikan formal terutama di sekolah negeri," kata Retno Listiyarti pada Rabu (14/10/2020) malam, dikutip dari Kompas.com.

Polsek Bekasi Utara mengamankan pelajar di Stasiun Bekasi ketika hendak berangkat ke Jakarta mengikuti aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja, Selasa (13/10/2020) (TribunJakarta/Yusuf Bachtiar)

Baca juga: KPAI Ungkap Bocah Dibayar Rp 5.000 Saat Demo UU Cipta Kerja

Retno mengatakan, anak-anak yang mengikuti demo tidak seharusnya diancam sanksi atau dihukum oleh pemerintah daerah.

Sebab, hak atas pendidikan anak-anak tersebut tetap harus dipenuhi pemerintah daerah dan Negara wajib memenuhinya sesuai dengan amanat Konstitusi RI.

Kendati demikian, pihaknya memahami Dinas Pendidikan yang mengeluarkan larangan demo bagi para pelajar bermaksud baik.

Baca juga: KPAI Bakal Gelar Sidang Pleno Bahas Keterlibatan Anak-anak Dalam Demonstrasi

Yaitu mencegah anak menjadi korban jika demo berlangsung ricuh sementara mereka berada dalam kerumunan massa.

Retno menyebut, niat baik tersebut tentu perlu diapresiasi, namun bentuknya seharusnya imbauan kepada seluruh guru.

"Guru bisa diimbau untuk berkoordinasi dengan para orangtua peserta didiknya agar bisa bekerjasama."

"Memberikan pengertian anak-anaknya tentang potensi bahaya ketika anak-anak mengikuti aksi demo," kata Retno.

(Tribunnews.com/Maliana, Kompas.com/Sania Mashabi/Wahyu Adityo Prodjo)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini