News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Munas MUI

Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar Ingatkan Para Ulama Agar Berdakwah Tanpa Mengejek

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Dewi Agustina
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan KH Miftachul Akhyar, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, sebagai Ketua Umum MUI periode 2020-2025 menggantikan Maruf Amin, di Hotel Sultan Jakarta, Jumat (27/11/2020).

Selain itu, ada pula nama Yusuf Muhammad Martak. Yusuf dikenal publik sebagai Ketua GNPF Ulama, gerakan penerus GNPF MUI Bachtiar Nasir.

GNPF Ulama sering bergabung dengan FPI dan PA 212 dalam sejumlah kegiatan beberapa tahun terakhir. Beberapa di antaranya adalah Reuni Aksi 212 dan penjemputan Rizieq Shihab dari Arab Saudi.

Martak tercatat sebagai Bendahara MUI 2015-2020. Namun saat ini namanya sama sekali tidak tercantum di dewan pertimbangan MUI ataupun dewan pimpinan MUI.

Mengenai namanya yang tak masuk lagi dalam kepengurusan, Din Syamsuddin mengungkapkan sejak awal ia memang tak bersedia masuk dalam kepengurusan MUI periode 2020-2025.

Ia bahkan tidak mengikuti Munas MUI ke-10, meski pada kepengurusan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.

"Dari awal saya memang tidak bersedia, juga tidak ikut Munas padahal sebagai Ketua Dewan Pertimbangan juga formatur," ucap Din saat dikonfirmasi, Jumat (27/11/2020).

Din mengatakan dirinya sudah lama berkecimpung di MUI. Mulai dari menjabat sekretaris umum hingga ketua umum. Sehingga dirinya tidak bersedia bergabung lagi di MUI.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin (kedua kanan), Ketua DPD Irman Gusman (kedua kiri) memasuki area pembukaaan Munas MUI ke-9 di Grahadi, Surabaya, Selasa (25/8). Dengan tema Islam Wasathiyyah untuk dunia yang berkeadilan dan berkeadaban Munas MUI akan berlangsung hingga 27 Agustus 2015. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ (TRIBUN/AHMAD ZAIMUL HAQ)

Ketidaksediaan tersebut, bahkan telah diungkapkan Din dalam Rapat Pleno Dewan Pertimbangan MUI terakhir.

"Saya sudah lama di MUI, pernah jadi Sekretaris Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua Umum, dan Ketua Dewan Pertimbangan. Dalam Rapat Pleno terakhir Dewan Pertimbangan sudah saya nyatakan tidak bersedia," ucap Din.

Senada dengan Din, Tengku Zulkarnain juga mengaku sudah berkecimpung lama di MUI, yakni selama 10 tahun. Menurutnya, dibutuhkan regenerasi di organisasi tersebut.

"Harus ada regenerasi. Kalau saya merasa cukuplah sudah. Saya sudah 10 tahun jadi Wasekjen, itu cukup. Apalagi saya tidak dari organisasi besar PBNU atau Muhammadiyah," ujar Zul, Jumat (27/11/2020).

Selepas tidak menjadi pengurus MUI, Zul mengaku punya aktivitas lain. Ia akan fokus berdakwah dan mengurus pesantren.

"Saya bisa berkonsentrasi untuk kerja yang lain, mengurus pesantren, mengurus dakwah dengan jemaah tabligh. Itu suatu kegembiraan bagi saya," ucal Zul.

Zul juga berharap para pengurus baru MUI bisa tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap umat. Seperti yang dilakukan pengurus MUI terdahulu.

"Kami berharap tetap kritis ya membela rakyat dan membela umat, kalau fatwa Insya Allah tidak masalah," ucapnya.(tribun network/rin/fah/fik)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini