Baca tanpa iklan
Ini dirancang untuk memberikan "kewenangan khusus" kepada provinsi Papua "untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat".
Tetapi aktivis Papua yang memperjuangkan kemerdekaan mengatakan hanya referendum yang dapat memberikan solusi yang dibutuhkan Papua Barat.
Tolak Legitimasi ULMWP
Sementara itu juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, menolak legitimasi Wenda dan langkah ULMWP untuk membentuk pemerintahan sementara.
Baca juga: Bamsoet: Pemerintah Harus Tindak Tegas Deklarasi Benny Wenda
"Dengan dalih apa seseorang bernama Benny Wenda membuat status memproklamirkan diri sebagai wakil rakyat Indonesia di Papua?" katanya kepada ABC.
"Kembalinya Papua ke Indonesia sebagai negara penerus Hindia Belanda; koloni yang membentang dari barat di Aceh hingga timur di Papua; sudah final. Proses pemindahan atau pengembalian Papua dari Belanda ke Indonesia diawasi oleh PBB, termasuk melalui adopsi resolusi PBB."
Untuk saat ini, para aktivis berharap acara pengibaran bendera Bintang Kejora secara global pada hari Selasa akan menarik perhatian internasional kepada penyebab yang telah mencapai titik kritis.
"Resikonya besar jika ingin merayakannya," kata Raki Ap.
"Tapi karena momentum global, banyak orang Papua yang berani ... karena sentimen begitu dalam di setiap Pribumi Papua.
"Keinginan untuk kebebasan ada di mana-mana."