Mengutip Kompas.com, Polri menurut Listyo pada prinsipnya adalah alat negara untuk mendukung kemajuan Indonesia.
Lebih lanjut, Listyo mengatakan Polri harus memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan mengedepankan istrumen hukum yang progresif dalam menegakkan hukum.
"Melalui penyelesaian perkara restorative justice dilakukan dengan memberikan ruang yang lebih luas dalam implementasi restorative dan problem solving," bebernya.
"Dengan e-management tersebut masyarakat dapat informasi secara online mengenai perkembangan SP2HP penyidikan, dan bisa menuliskan kritik dan akan direspons," lanjut dia.
Listyo menambahkan, ia berharap bisa meningkatkan sinergitas antara Polri dengan TNI.
Dalam peningkatan sinergitas dengan TNI, Listyo akan menyasar peningkatan kolaborasi di berbagai sektor.
Mulai keamanan dan ketertiban masyarakat, pendidikan dan pelatihan, hingga pengembangan nilai terintegrasi sampai pada level pelaksana, juga latihan menghadapi bencana.
Dilansir Kompas.com, Listyo akan meneruskan kolaborasi TNI-Polri dalam hal melakukan pertukaran sekolah.
Namun, ia ingin pertukaran dilakukan hingga level pelaksana.
Diberitakan Tribunnews, selain hal-hal di atas, ada delapan komitmen yang disampaikan Listyo Sigit Prabowo, yakni:
1. Menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan (presisi).
2. Menjamin keamanan untuk mendukung program pembangunan nasional.
3. Menjaga soliditas internal.
4. Meningkatkan sinergitas dan soliditas TNI-Polri, serta bekerja sama dengan APH dan kementerian/lembaga untuk mendukung dan mengawal program pemerintah.
5. Mendukung terciptanya ekosistem inovasi dan kreativitas yang mendorong kemajuan Indonesia.
6. Menampilkan kepemimpinan yang melayani dan menjadi teladan.
7. Mengedepankan pencegakan permasalahan, pelaksanaan keadilan restoratif, dan problem solving.
8. Setia pada NKRI dan senantiasa merawat kebhinekaan.
(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Nuryanti, Kompas.com/Tsarina Maharani/Devina Halim/Haryanti Puspa Sari/Achmad Nasrudin Yachya)