Baca tanpa iklan
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan, tren kepuasan ini bisa menjadi 'alarm' bagi presiden.
Terlebih, jika presiden tidak mengantisipasi dan memperbaiki kinerjanya.
"Meskipun masih cukup lumayan kepuasan terhadap kinerja presiden, tetapi tingkat ketidakpuasan meningkat dari 28 persen menjadi 35,6 persen dalam setahun terakhir."
Baca juga: Jubir Istana Fadjroel Rachman Minta Masyarakat Belajar dari Media Soal Cara Mengkritik Pemerintah
"Kalau tren ini tidak diantisipasi oleh presiden, bisa jadi alarm."
"Karena sebagian dari pendukung loyalnya sudah mulai bergeser," kata Burhanuddin, dalam tayangan Youtube Kompas TV, Rabu (10/2/2021).
Lebih lanjut, Indikator Politik Indonesia juga menanyakan soal kepercayaan terhadap institusi, salah satunya Presiden.
Pada Februari 2020, kepercayaan pada Presiden mencapai 92,2 persen.
Lalu pada Februari 2021, kepercayaan pada Presiden turun menjadi 82 persen.
Satu di antara parpol pendukung Jokowi, Golkar, turut menanggapi hasil survei ini.
Pihaknya menilai memang tidak mudah bagi pemerintah menjaga stabilitas dukungan politik di masa pandemi Covid-19.
Namun, hasil survel ini bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.
"Ini menjadi bahan refleksi untuk mencari tahu apa permasalahan dan kendalanya agar masyarakat dapat terlayani (dengan baik)," ungkap Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarono.
Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Masyarakat Menilai Tingkat Korupsi Dua Tahun Terakhir Meningkat
Sementara, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera juga ikut merespons hasil survei ini.
Menurutnya, kondisi ekonomi, dan cara menangani pandemi Covid-19 menjadi faktor utama ketidakpuasaan masyarakat terhadap kinerja Jokowi.