Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta isi SKB 3 menteri soal seragam sekolah direvisi.
MUI menilai SKB itu berpotensi menimbulkan polemik hingga ketidakpastian hukum.
Terkait hal itu, anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP Illiza Sa'adudin Djamal mendukung permintaan revisi dari MUI.
Illiza mengharapkan revisi itu akan membuat SKB tersebut tidak menimbulkan polemik dan perpecahan di masyarakat.
"Rekomendasi yang dikeluarkan MUI yang berisikan meminta untuk direvisi saya pikir ini sudah tepat dan harus dijadikan pertimbangan. Jangan sampai SKB ini menjadi polemik dan cikal bakal perpecahan dan perdebatan di masyarakat," ujar Illiza, kepada wartawan, Senin (15/2/2021).
Baca juga: MUI Minta Pemerintah Revisi SKB 3 Menteri Soal Seragam Sekolah
Illiza menilai seharusnya SKB terkait peraturan seragam sekolah, baik dari aturan hingga sanksinya, tidak dikeluarkan secara terburu-buru.
Akan lebih baik, kata Illiza, jika sebelum dikeluarkan SKB itu disikapi secara arif bijaksana dengan meminta pendapat tokoh agama, masyrakat, sosial dan budaya.
"Karena kita Indonesia mempunyai kearifan lokal masing-masing yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai keputusan pemerintah beririsan tajam dengan kearifan lokal tersebut," ungkapnya.
Baca juga: Imparsial: SKB 3 Menteri Soal Seragam Beri Kemerdekaan untuk Pelajar
Lebih lanjut, Illiza mengimbau agar sanksi atau hukuman tak langsung diberikan terhadap pelanggar yang melakukan kesalahan untuk pertama kalinya.
"Yang perlu dicatat adalah terkait sanksi yang tertuang di SKB tersebut, harus ada jenjang kategori dalam bentuk peringatan untuk mendapatkan pembinaan," kata Illiza.
"Sehingga tidak bisa langsung diberikan sanksi dengan sekali melakukan kesalahan. Jangan asal memberikan sanksi atau hukuman," tandasnya.