Baca tanpa iklan
"Semua mengatakan, baik yang tadinya mendukung Pak Jokowi pun mengatakan ya kalau yang oposisi jelas."
"Tapi yang mendukung itu mengatakan tolong itu cepat dilepas dari jabatan KSP itu, supaya tidak mengotori rezim Jokowi," katanya.
Ia pun menyinggung adanya aksi saling menutupi dan mendukung terkait Moeldoko tersebut.
"Tetapi saya kira kalau seseorang sudah sangat dekat itu sudah saling menutup, saling dukung."
"Sehingga kalau satu jatuh temannya juga akan jatuh."
"Jadi memang dilema politik dan moral yang luar biasa," terang Amien Rais.
Diketahui, Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Baca juga: Klarifikasi Demokrat soal Kantornya Digeruduk Puluhan Mahasiswa, Ungkap Hanya Dialektika Demokrasi
Baca juga: Jhoni Allen dapat Ucapan Selamat Jadi Sekjen Demokrat Versi KLB dari Politikus Gerindra
Kemenkumham Periksa Berkas Demokrat versi KLB
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) kini sedang memeriksa kelengkapan berkas yang disampaikan Partai Demokrat versi KLB.
"Pemeriksaan berkas dan lainnya masih dalam proses."
"Untuk memeriksa yang belum dilengkapi kubu KLB Deli Serdang," ujar seorang sumber di Kemenkumham, Selasa (16/3/2021), seperti diberitakan Tribunnews.com.
Baca juga: Tuding AHY Mencatut Nama Kampus, Puluhan Mahasiswa Geruduk Kantor DPP Demokrat di Menteng
Baca juga: Politikus Demokrat: Jabatan Presiden Dua Periode Itu Sudah Cukup
Sumber itu menyebut, Menkumham Yasonna Laoly akan menyampaikan lebih rinci mengenai hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Rabu (17/3/2021) besok.
"Bagaimana detilnya akan disampaikan pada saat RDP di DPR besok (Rabu, hari ini)," ungkap dia.
(Tribunnews.com/Nuryanti/Ilham Rian Pratama)
Berita lain terkait Gejolak di Partai Demokrat