Baca tanpa iklan
Apa sebutan untuk pemimpin tertinggi di Kaledonia Baru?
Disebutnya presiden. Nah, disebut presiden tapi lebih persisnya presiden pemerintah Kaledonia Baru. Itu untuk membatasi konteks politiknya. Jadi sangat terbatas.
Pemerintah Kaledonia Baru, sesuai dengan Undang-Undangnya, hanya berjumlah 11 orang. Di samping itu ada kongres Kaledonia Baru, seperti fungsi legislatifnya.
Pemilihannya kurang lebih sama pada tingkat komunal, provinsi, dan katakanlah pusat. Dilakukan pemilihan umum.
Memilih dewan kota, dewan provinsi, nah kalau di level pemerintah Kaledonia Baru itu kongres. Dari anggota kongres inilah dibentuk pemerintah.
Ketika pemerintah lama bubar, dibentuk pemerintah baru yang diambil dari usulan anggota kongres. Dibentuk pemerintahnya dulu 11 orang.
Dari 11 orang itu dipilih presidennya. Tidak seperti di Indonesia ketika presiden dipilih dulu, baru presiden memilih pembantu-pembantunya.
Di sini tidak. Anggota pemerintah dipilih dulu, di antara anggota-anggotanya dipilihlah presidennya. Kurang lebih proses yang sama berlaku di tingkat provinsi dan komunal.
Baca juga: Sudah 125 Tahun Ada, Konjen RI Ungkap Sejarah Keberadaan Orang Jawa di Kaledonia Baru
Pernah dilakukan referendum?
Itu dilakukan untuk bagian dari proses dekolonisasi. Dasarnya itu perjanjian Noumea pada tahun 1998. Ditandatangani perjanjian Noumea, yang di situ disepakati ujung perjanjian Noumea itu adalah referendum.
Isinya dua pertanyaan, yaitu apakah Anda setuju Kaledonia Baru menjadi negara berdaulat penuh? Jawabannya antara iya dan tidak.
Sesuasi perjanjian itu dilakukan referendum tiga kali. Pertama 2018, kedua 2020, nah kalau nanti disepakati ketiga tentu paling lama adalah 2022.
Dari dua referendum yang sudah berjalan, pemilih yang menyatakan tidak setuju Kaledonia Baru menjadi negara daulat penuh itu yang unggul.
Dibanding yang pertama, referendum yang kedua selisih antara ya dan tidak itu semakin kecil. Dan itu memberi semangat kepada kelompok-kelompok yang pro-kemerdekaan untuk mengadakan referendum ketiga. Ada kampanyenya.
Seperti biasa, ada masa kampanyenya, ada masa tenang. Jadi masing-masing campaign. Ada banyak partai politik, seperti biasa mereka yang pro-kemerdekaan atau pro-Perancis tentu tidak homogen ya. Ada pandangan yang berbeda.
Untuk sekali pemerintahan itu lima tahun. Pemerintah yang pertama sampai kemarin tidak pernah mencapai lima tahun, mungkin hanya dua tahun, ya karena dinamika politik.
Sejak pemerintahan itu dibentuk berdasarkan perjanjian Noumea, 30 tahun sampai sekarang sudah ada 16 pemerintahan. Yang akan terbentuk ini pemerintahan yang ke-17.
Selama 16 pemerintahan itu belum satupun pemerintahan itu mayoritasnya dikuasai kelompok pro-kemerdekaan. Baru yang ke-17 ini.
Baru pemerintah yang akan terbentuk ini, karena sekarang masih akan memilih presiden, ketika presiden belum terpilih maka belum efektif.
Kondisi terkini pandemi Covid-19 di Kaledonia Baru seperti apa?
Sebenarnya kita beruntung di Kaledonia Baru. Semenjak pandemi muncul pada awal 2020, di Kaledonia Baru tidak ada kasus lokal yang terinfeksi virus Covid-19.
Awal 2020, pada Maret ketika muncul pandemi pemerintah memutuskan untuk menutup perbatasan. Dalam arti yang ditutup penerbangan internasional. Lapangan terbang ditutup, pelabuhan ditutup, jadi tidak ada lagi arus ke luar-masuk negara.
Semua yang akan masuk dikarantina 2 minggu yang dibiayai oleh pemerintah. Tentu prioritas yang pulang itu warga Kaledonia Baru, seperti pelajar, turis, mereka memulangkan itu.
Mereka inilah yang kemudian ketika tiba di Kaledonia Baru dikarantina 2 minggu. Teridentifikasi beberapa orang yang positif Covid-19. Mereka dirawat, setelah sehat baru diizinkan masuk.
Sekarang ada kasus sekitar 100an lebih, tapi itu semua yang dikarantina, di dalam wilayah Kaledonia Baru sendiri tidak ada.
2 Minggu lalu terdapat kasus lokal muncul. Dengan demikian ketika muncul pemerintah menerapkan kebijakan lockdown dan penerapan protokol kesehatan seperti di negara-negara lain. Sebelum itu diberlakukan, wilayah Kaledonia Baru bebas covid.
Aktivitas masyarakat normal seperti biasa, tidak pakai masker, tidak ada pembatasan. Sejak 2 Minggu lalu saja diterapkan lockdown dan protokol kesehatan. Setelah 2 Minggu, kasus lokal sekitar 31 orang.
Apa mereka melakukan tracking, semua orang dites antigen atau PCR?
Iya. Melakukan vaksinasi menggunakan Pfizer. Dua kali suntik dalam jangka waktu 3 Minggu. Sudah dilakukan sejak Februari 2021. Karena sifatnya sukarela bukan kewajiban untuk mendapatkan vaksin.
Dan itu dilakukan pada Februari 2021. Gratis juga, dan seperti di tempat lain di sini juga ada pro-kontra. Tetapi setelah ada kasus lokal, terjadi lonjakan untuk masyarakat yang ingin divaksin. (tribun network/denis destryawan)