Baca tanpa iklan
"Jangan sampai justru penyelenggaraan pendidikan kita menciptakan manusia Indonesia yang kapitalistik, merusak alam, mengeksploitasi manusia yang sejatinya semakin jauh dari wujud keimanan terhadap Tuhan yang Mahaesa dan jauh dari perikemanusiaan serta jauh dari keadilan sosial", ungkapnya.
Oleh karena itu, berkaitan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka Imanuel Cahyadi menyatakan GMNI mengambil enam sikap.
Pertama, Pancasila merupakan mata kuliah wajib di pendidikan tinggi sesuai Pasal 35 ayat (3) huruf (b) dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi namun justru dilikuidasi di dalam Pasal 40 ayat (3) PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Kedua, Ilmu pengetahuan dan teknologi berperan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada haluan ideologi Pancasila sesuai Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Ketiga, Pendidikan Pancasila yang berisi landasan filosofis, historis, dan yuridis menjadi hal pokok untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta implementasinya dalam kebijakan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, mental, spiritual, pertahanan dan keamanan yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
Baca juga: Nadiem: Ada Mispersepsi PP 57/2021 Tiadakan Matkul Pancasila dan Bahasa Indonesia
"Keempat, mendesak ditetapkannya pendidikan Pancasila di semua jenjang pendidikan baik formal maupun non-fomal sebagai jalan keluar dari krisis ideologi akut yang menjangkiti anak-anak bangsa.
Kelima, mendesak pemerintah mencabut PP No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan karena tidak memuat Pancasila dalam kurikulum pendidikan," jelasnya.
"Terakhir, mendesak pemerintahan Joko Widodo - Ma'aruf Amin menghentikan segala kebijakan nasional yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila dengan mencopot para menteri yang tidak memahami Pancasila sebagai dasar kebijakan pembangunan nasional," tambah dia.
Lebih lanjut, Imanuel menilai salah satu menteri kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin yang dianggap bertanggung jawab terhadap persoalan diatas adalah sosok Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Jika diperhatikan, kementerian yang bertanggung jawab menerbitkan PP tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Yasonna Laoly.
Ditambah lagi, belum hilang dari ingatan publik bagaimana kasus Djoko Tjandra ikut menyeret nama Menteri Hukum dan HAM saat ini.
Untuk itu kami berharap agar Presiden Jokowi segera mengevaluasi kinerja menterinya yang dianggap dapat merusak citra pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Sekaligus memperbaiki citra penegakan hukum di Indonesia," tandasnya.