Baca tanpa iklan
Menurutnya, selain membuat kebijakan yang mendorong keterwakilan perempuan di jajaran pimpinan, perusahaan juga harus ikut mencari solusi agar tetap bisa duduk di posisi pimpinan dengan peran ganda di keluarga yang ia miliki, salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan Work from Home (WFH) yang telah Telkomtelstra terapkan sejak 2017.
Baca juga: Jalankan Program UMKM Berbasis Gender, Kementerian PPPA Harap Perempuan Berdaya Secara Ekonomi
“Ada beberapa upaya yang kami lakukan untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam pimpinan perusahaan. Pertama, ketika proses rekrutmen atau promosi kami mengusahakan agar kandidat laki-laki dan perempuan seimbang," ucap Ernest.
"Semakin kami memperbanyak kandidat dalam proses promosi, maka peluang banyaknya kandidat perempuan juga semakin tinggi. Perusahaan juga harus mampu menyesuaikan dengan kebijakan yang mendukung kaum perempuan di tingkat pimpinan perusahaan, karena pegawai perempuan ada yang memiki peran ganda dan tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karenanya, perusahaan juga harus bisa mencari solusi untuk mengakomodir hal ini,” jelasnya.
Perwakilan UN Women, Dwi Yuliawati Faiz mengatakan berdasarkan penelitian UN Women 84 persen perusahaan di Indonesia menyatakan setidaknya ada 1 (satu) orang perempuan di dalam dewan direksi.
Indonesia memang tengah berupaya untuk mendorong keterwakilan perempuan di pimpinan perusahaan, namun masih ada tantangan yang harus dihadapi.
“Tantangan yang kita hadapi kali ini adalah bagaimana memperpendek proses yang dilalui perempuan untuk menduduki posisi pimpinan. Ketika proses untuk menduduki posisi pimpinan panjang, sementara di tengah proses tersebut perempuan masih memiliki peran ganda sebagai ibu dan pengasuh," ucap Dwi.
"Kendala lainnya adalah banyak perusahaan yang memang sudah memberikan kesempatan yang sama terhadap pekerja laki-laki dan perempuan, namun tidak melakukan kegiatan proaktif lainnya. Jika perusahaan melakukan langkah yang lebih aktif agar perempuan lebih banyak menempati posisi pimpinan, maka akan lebih banyak lagi perempuan yang terinspirasi untuk menduduki posisi pimpinan atau pengambil keputusan,” jelas Dwi.
Baca juga: Kementerian PPPA: Perempuan Rentan Terjerumus Aksi Radikalisme dan Terorisme
Perwakilan Srikandi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur Konsumer BRI, Handayani mengatakan pada 2025 ditargetkan 30 persen Board of Directors (BOD) BUMN adalah perempuan.
Di BRI saat ini komposisi BOD dan Supervisor perempuan sudah mencapai 22 persen.
“Penguatan peran perempuan menjadi sangat penting, yang bisa mengangkat perempuan adalah perempuan itu sendiri. Untuk mengatasi stereotip yang selama ini melekat pada kaum perempuan, perempuan harus mampu membuktikan dirinya bahwa kita berperan penting pada setiap proses dan aktivitas yang dipercayakan kepada kita,” ujar Handayani.
G20 Empower merupakan aliansi yang diluncurkan pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Osaka, Jepang pada tahun 2019.
G20 Empower sendiri bertujuan untuk membangun dan mendukung jejaring sektor swasta di negara-negara anggota G20 dalam mengidentifikasi tantangan dan mendukung kemajuan kepemimpinan perempuan di sektor swasta.
Keanggotan G20 Empower Indonesia saat ini diwakili oleh focal point yang terdiri dari perwakilan Kemen PPPA, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), dan PT. XL Axiata.
Pada 2022, Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah G20. Sebagai salah satu persiapan keketuaan Indonesia, maka Kemen PPPA akan meningkatkan partisipasi aktif seluruh pihak, melalui pelibatan para Top Leaders Perempuan Indonesia dari berbagai perusahaan besar untuk bergabung sebagai Advocates perwakilan Indonesia pada Aliansi G20 Empower.