Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan (DPP PDIP) akan menjatuhkan sanksi kepada pengurus maupun kader yang masih nekat mendeklarasikan capres atau cawapres sebelum ada keputusan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
DPP PDIP mengaku tidak akan pandang bulu. Baik pendukung Puan Maharani ataupun Ganjar Pranowo, semua akan mendapat sanksi jika tidak mengindahkan instruksi DPP.
"Kalau kita yang menyampaikan, ini (sanksi) berlaku untuk seluruh kader. Jadi kader-kader itu, karena mereka ini ditugaskan partai memimpin struktur, mereka harus mengerti aturan-aturan yang berlaku di partai. Ini bukan kecuali, semua kader partai yang terikat, terlibat dalam kongres harus tahu itu," kata Ketua bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun, Jumat (15/10/2021).
"Mereka jangan pecah-pecah, masing-masing mau mengajukan calon yang tidak pada tempatnya atau pada waktunya. Jadi itu berlaku bagi semua tanpa kecuali," imbuhnya.
Komarudin kemudian menegaskan bahwa kewenangan memilih capres dan cawapres ada di tangan Megawati selaku ketua umum.
Aturan itu merupakan keputusan kongres di Bali beberapa tahun lalu, yang dihadiri juga oleh para pengurus dari tingkat pusat ke tingkat ranting.
Anggota DPR RI itu menegaskan seluruh pengurus PDIP harus mengerti dan wajib mentaati aturan partai.
Jika kader ingin menyampaikan aspirasi, Komarudin mengimbau untuk disampaikan dalam forum resmi, bukan dideklarasikan.
"Saya harap, sebagai Ketua Dewan Kehormatan, sebagai yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melihat penegakan kode etik, disiplin dalam partai, saya meminta mereka, struktur partai, untuk tegak lurus, berpegang teguh dalam aturan partai, yang di dalamnya mereka juga membuat keputusan itu," tegas Komarudin.
Komarudin juga menyoroti kader PDIP yang saling olok di depan publik. Dia meminta semua kader PDIP menahan diri.
"Kader-kader, baik di tingkat pusat dan daerah, saling menahan diri, tidak perlu saling mengolok-olok satu sama lain di media, itu tidak bagus. Kita mempersiapkan diri menghadapi kekuatan sendiri dari luar, jangan antar kader di dalam partai, itu tidak bagus. Baik juga untuk penempatan bahasa, kalimat yang memang tidak perlu, tidak perlu dipakai, supaya tidak mengundang aksi dan reaksi antar sesama kader," sambung dia.
Namun Komarudin tidak menjelaskan perihal olok-mengolok antarkader PDIP.
Dia hanya menanggapinya dengan tertawa saat dimintai konfirmasi, apakah olok-olok yang dia maksud itu perihal sebutan celeng dan bebek.
Dalam beberapa hari belakangan polemik sebutan celeng dan bebek di antara sesama kader PDIP merebak setelah adanya pernyataan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang menyebut mereka yang telah lebih dahulu mendeklarasikan calon presiden mendahului arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai kader 'celeng'.
Baca juga: Perseteruan DPP PDIP dan Kader Pendukung Ganjar, Rawan Dimanfaatkan Lawan Politik