Baca tanpa iklan
Terlebih, kata dia, yang dapat merusak keharmonisan umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sudah jauh-jauh hari menjadi keresahan publik bahkan sebelum fatwa itu dikeluarkan.
“Kedua, tim cyber ini harus objektif, akurat, berimbang, dan tidak partisan. Informasi dan dakwah MUI harus menjadi pengayom dan penengah dari silang pendapat yang ada di masyarakat,” tambahnya.
Yang menurut Hanif paling krusial terkait keinginan untuk melindungi ulama dan Anies dari serangan buzzer adalah MUI harus dapat memberikan pencerahan dan literasi kepada publik secara bijak.
Baca juga: Muncul Pesan Ajakan Jihad Melawan Densus 88 dan Bakar Polres, Polri Turunkan Tim Siber
“Ketiga, tim siber harus menyajikan fakta kelebihan dan kekurangan pemerintah secara berimbang. Hal ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jika pemerintah daerah memiliki prestasi, maka harus diapresiasi dan didukung. Namun jika memiliki kelalaian untuk mewujudkan kemashlahatan umat/masyarakat madani, maka harus dikritik dan diingatkan secara santun,” tambahnya.
Oleh karena itu, tambah Hanif, kelak masyarakat akan cerdas menilai berita dan penggiringan opini yang dilakukan oleh buzzer. (WartaKota/KompasTV)