Baca tanpa iklan
Hasil akhir dari kajian tersebut telah disusun dalam laporan akhir dan secara resmi diluncurkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti.
Acara tersebut dihadiri oleh pejabat pemerintah, termasuk perwakilan kementerian, pemerintah kabupaten/kota, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, lembaga donor, lembaga pembangunan dan kedutaan negara asing dan para pemangku kepentingan terkait lainnya, dihadiri lebih dari dua ratus peserta secara virtual.
Baca juga: Pentingnya Membangun Kesadaran Memilah Sampah Plastik Sejak Dini
Nani Hendiarti mengatakan, pengelolaan sampah harus dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari upaya pengurangan dengan pendekatan 3R (reduce, reuse, recycle), yang pada intinya semaksimal mungkin mengurangi timbulan sampah, sebelum masuk pada upaya penanganannya yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.
"Ada pilihan-pilihan teknologi untuk mengolah sampah agar dapat diambil manfaatnya, dengan mengedepankan pendekatan ekonomi sirkular,” ujar Nani Hendiarti.
Ia berharap hasil kajian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu rujukan oleh seluruh pemangku kepentingan bagi pengembangan kebijakan dan kolaborasi bersama dalam pengelolaan sampah baik di pusat maupun di daerah.
Duta Besar Norwegia untuk Indonesia, H.E. Rut Kruger Giverin mengatakan, dunia tengah menghadapi sejumlah permasalahan besar, seperti krisis iklim dan pandemi Covid-19.
"Namun, dunia juga tengah menghadapi krisis yang lain, yaitu krisis sampah dan untuk dapat berhasil mengatasi permasalahan ini, kita membutuhkan pendekatan komprehensif,” ujar Rut Kruger Giverin.
Faktanya, kata dia sebagian besar sampah di lautan berasal dari daratan sehingga pengelolaan sampah yang baik merupakan kunci, dan upaya kita harus melibatkan masyarakat, pemerintah di tingkat local dan nasional, serta sektor swasta, sehingga kita dapat mengurangi tingkat kebocoran sampah ke laut.
Ketua Umum APKASI, Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengatakan, masalah persampahan di tanah air sudah menjadi permasalahan yang amat serius, tidak hanya di tingkat pusat tapi juga menjadi masalah bagi pemerintah daerah sehingga mendukung upaya semua pihak guna mengatasi persoalan krisis persampahan ini.
"Kami dari APKASI berharap laporan ini dapat dijadikan referensi bagi rekan-rekan bupati dalam mengelola persampahan di daerah masing-masing sehingga pemerintah kabupaten dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di bidang persampahan,” ujar Sutan.
Ketua Dewan Pengurus APEKSI mengatakan, permasalahan persampahan di daerah sudah menjadi permasalahan yang menjadi prioritas utama dalam agenda kerja daerah.
Permasalahan persampahan ini juga sudah menjadi permasalahan secara nasional, sehingga sangat diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang tepat dan akurat antara pusat dan daerah.
"Dengan terbitnya laporan hasil kajian kebijakan pengelolaan sampah ini, APEKSI sangat berharap buku ini dapat menjadi referensi dan panduan bagi para kepala daerah dalam mewujudkan pengelolaan persampahan yang baik di daerah masing-masing, sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan maksimal kepada masyarakat,” ujar Bima Arya.