Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menilai untuk menjaga stabilnya harga minyak goreng di Indonesia, pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah.

Hal tersebut dikatakan Andre dalam RDPU dengan sejumlah asosiasi minyak, di antaranya Ketua Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Direktur Utama PT. Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) INACOM.

Andre awalnya ragu dengan kebijakan Kementerian Perdagangan yang menerbitkan kebijakan melalui Permendag no 02 tahun 2022, yang mana harga minyak goreng ditetapkan Rp14 ribu per liter.

Ditambah, Andre menyoroti bagaimana kebutuhan minyak dalam negeri yang sebesar 1,2 miliar liter dengan 200-250 juta liter per bulan, sementara Andre mendapatkan informasi bahwa PO yang masuk untuk Januari baru 20 juta liter.

"Kalau kita baca datanya itu hampir 25 juta ton ya. Kalau 70 persen dari 25 juta ton itu mungkin 16 juta ton kan, atau 16 miliar liter yang diekspor per tahun," kata Andre di ruang rapat Komisi VI, Rabu (19/1/2022).

Baca juga: Kebijakan Harga Minyak Goreng Rp 14 Ribu: Banjarmasin Belum Turun, Palembang Batasi Pembelian

Dia pun menilai untuk mengatasi harga minyak goreng ini caranya cukup sederhana.

"Tinggal mengurangi pasar ekspor untuk diwajibkan mengisi kebutuhan dalam negeri dulu karena CPO (Crued Palm Oil) ini kan produksinya Indonesia. Masa ekspor yang kita kasih kesempatan dulu?" kata dia.

Jika dibandingkan dengan kebutuhan minyak untuk 6 bulan yang sebesar 12 liter, Andre menyebut bahwa angka 16 miliar liter untuk ekspor sangatlah kecil.

Baca juga: Minyak Goreng Harga Rp 14.000 per Liter Dijual Mulai Hari Ini, Tersedia hingga 6 Bulan ke Depan

"Ya tinggal dikurangi saja, supaya kebutuhan dalam negeri, ya mohon maaf kita enggak peduli harga CPO ini Rp15 ribu atau berapa, tapi bagaimana rakyat Indonesia ini harus dikedepankan," ujarnya.