Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Boy Rafli Amar menyampaikan permohonan maaf terkait data 198 pesantren terafiliasi jaringan teroris.
Kepala BNPT meminta maaf di hadapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal pernyataannya yang menimbulkan polemik.
MUI pun mengapresiasi ketulusan permintaan maaf Komjen Boy Rafli.
"Saya selaku Kepala BNPT menyampaikan juga permohonan maaf karena memang penyebutan nama pondok pesantren ini diyakini memang melukai perasaan dari pengelola pondok, umat Islam yang tentunya bukan maksud daripada BNPT untuk itu," katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Kompas TV, Jumat (4/2/2022).
Baca juga: Ceramah Oki Setiana Dewi Dianggap Menormalkan KDRT, MUI Turun Tangan: Tidak Sesuai Contoh Rasulullah
BNPT mengatakan, tidak bermaksud menggeneralisasi pondok pesantren, namun lebih kepada individu maupun oknum yang pernah berhubungan dengan kejahatan terorisme.
"Jadi muncul nama pondok pesantren ini tentu tidak bermaksud menggeneralisir, bahwa yang terkoneksi di sini adalah berkaitan dengan individu.”
“Jadi bukan lembaga, bukan lembaga pondok pesantren secara keseluruhan yang disebutkan itu," jelas Kepala BNPT.
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyebut, permasalahan terkait informasi data 198 pesantren terafiliasi paham terorisme sudah selesai.
MUI juga mengapresiasi Kepala BNPT yang langsung memberi klarifikasi dan menyampaikan permohonan maafnya.
“Mungkin ada yang salah kutip barangkali, sehingga dianggap dinamakan pesantren, tapi (sebenarnya) oknum pesantren.”
“Tapi karena data sudah terlanjur keluar, dengan gentle Pak Jenderal (Kepala BNPT) meminta maaf kepada kita semua,” kata Ketua MUI, Cholil Nafis.
MUI dan BNPT pun sepakat untuk bersama memberantas terorisme.
“Kalau kepentingan untuk menangkal terorisme kita bersama, kita bersatu," tegas Cholil.
Baca juga: PROFIL Komjen Pol Rafly Amar, Jenderal Bintang 3 yang Minta Maaf ke MUI soal Ponpes Teroris
Diketahui, sebelumnya ramai soal peryataan Kepala BNPT Boy Rafli tentang 198 Pondok Pesantren terafiliasi dengan sejumlah organisasi teroris, baik dalam negeri maupun luar negeri termasuk ISS.
Dari total 198 pesantren, 11 di antaranya terafiliasi dengan Jamaah Anshorut Khilafah (JAK), 68 terafiliasi Jamaah Islamiyah (JI) dan 119 terafiliasi dengan Anshorut Daulah atau simpatisan ISIS.
Buntut peryataan Boy Rafli itu pun langsung dikritik oleh sejumlah pihak, sebagaimana yang diberitakan Tribunnews.com.
Anggota DPR RI dari fraksi PAN Guspardi Gaus menilai, pernyataan Kepala BNPT terkait dugaan 198 pesantren di Indonesia terafiliasi dengan gerakan teroris telah memancing polemik dan keresahan serta berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Menurutnya, penyebutan sebuah lembaga pesantren yang berafiliasi dengan gerakan terorisme harus benar-benar terverifikasi.
"Baik data, mekanisme, kriteria dan indikator dengan jelas, terukur dan akurat untuk penetapannya terafilasi gerakan atau kelompok terorisme," kata Guspardi kepada wartawan, Selasa (1/2/2022).
Tanggapan Kemenag
Diwartakan Tribunnews.com, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut ada 198 pondok pesantren yang terafiliasi dengan jaringan terorisme.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Islam, Waryono Abdul Ghafur menilai dalam daftar yang dirilis BNPT tidak semuanya masuk kategori pesantren.
"Faktanya, dari sejumlah nama yang disebut BNPT, setelah kami cek, tidak semua masuk kategori pesantren. Makanya, kami koordinasi lebih lanjut dengan BNPT agar ada kesamaan data," ucapnya di Restoran Al Jazeera, Jakarta, Kamis (3/2/2022).
Waryono pun merinci unsur-unsur minimal pesantren yang disebut sebagai arkanul ma’had.
Rukun pesantren itu, kata Waryono, terdiri atas kiai yang menjadi figur teladan sekaligus pengasuh yang membimbing santri, santri mukim, pondok atau asrama, masjid atau musalla, serta kajian kitab kuning.
“Tata kelola pesantren saat ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.”
“Jadi posisi pesantren sekarang semakin kuat karena sudah ada rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi dari negara dengan tetap mempertahankan kekhasan dan kemandirian pesantren,” lanjutnya.
Waryono menambahkan, unsur penting lainnya dari pesantren adalah komitmen kebangsaan dan nasionalisme.
(Tribunnews.com/Suci Bangun DS/Fransiskus Adhiyuda Prasetia/Fahdi Fahlevi, Kompas.tv)