TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) merilis laporan tahunan 2021.

Dalam sidang pleno khusus laporan tahunan, Kamis (10/2/2022), Ketua MK Anwar Usman menyebut bahwa pihaknya telah memutus 3.317 perkara sepanjang 2021.

Kini, masih terdapat 24 perkara yang masih dalam proses pemeriksaan. 

Selanjutnya, untuk penanganan perkara pada tahun 2021, lanjut Usman, MK menangani sebanyak 277 perkara untuk tiga kewenangan, yang terdiri dari 121 perkara Pengujian Undang-Undang, 3 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dan 153 perkara Pemilihan Kepala Daerah.

"Dari 277 perkara, sebanyak 253 perkara telah diputus, dengan rincian, 99 putusan perkara Pengujian Undang-Undang; 3 perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, dan 151 putusan perkara Pemilihan Kepala Daerah," tutur Anwar.

Anwar berkata, sampai dengan akhir tahun 2021, 22 perkara Pengujian Undang-Undang masih dalam proses pemeriksaan, dan seluruh perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara telah diputus. 

Baca juga: Mahkamah Konstitusi Jadi Tuan Rumah Kongres ke-5 MK Se-Dunia pada Oktober Tahun Ini

Untuk mengadili 277 perkara, dalam 3 kewenangan tersebut, MK menggelar sebanyak 924 sidang, yang terdiri dari 471 Sidang Panel dan 453 Sidang Pleno.

"Untuk perkara PUU, MK menyelenggarakan 388 persidangan," kata Anwar.

Anwar menyampaikan, dari jumlah persidangan tersebut, Sidang Panel diselenggarakan 128 kali. 

Sementara, Sidang Pleno diselenggarakan sebanyak 260 kali. 

Kemudian, untuk perkara SKLN, diselenggarakan 3 Sidang Panel dan 3 kali Sidang Pleno dengan agenda Pengucapan Putusan. 

Untuk memutus perkara pilkada, 490 persidangan diselenggarakan, yang terdiri dari 338 Sidang Panel dan 152 Sidang Pleno.